Sekaligus Penandataganan MoU Pendidikan
Rektor Unimal dan Pakar Hukum Aceh Diundang Pada Seminar Pengaman Wilayah Perbatasan di Merauke

MERAUKE | AcehNews.net – Jajaran Kepolisian Resort (Polres) Merauke digembleng dalam seminar pengamanan perbatasan wilayah darat dalam perspektif pemeliharaan keamanan dalam negeri berlangsung di auditorium kantor bupati Merauke, Jumat (18/12/2020).

Seminar tersebut menghadirkan Rektor Universitas Malikussaleh Lhokseumawe, Dr. Ir. Herman Fithra, ST, MT, IPM, ASEAN Eng dan narasumber, Zulfadli Ilmard, SH, M.Si yang merupakan pakar hukum dan Dosen di Unimal, didampingi Bupati Merauke, Frederikus Gebze, SE, M.Si.

Kapolres Merauke, AKBP Ir. Untung Sangaji, M.Hum dalam sambutannya menuturkan, jajaran Polres Merauke sudah lama merindukan kehadiran rektor dan pakar hukum Unimal (universitas bergengsi di Aceh) yang mengetahui kolaborasi Polres Aceh Utara dengan pemerintah dan lintas sektor dalam menangani pusat Gerakan Aceh Merdeka (GAM) hingga bisa membuat sejuk dan nyaman wilayah tersebut.

“Kerasnya keadaan di sini tidak seperti sulitnya di Aceh. Setidaknya kehadiran Pak rektor dan staf bisa bisa menjawab bisa menceritakan kondisi ketika Saya bertugas di sana kepada adik-adik saya dan masyarakat di sini. Bagaimana kolaborasi Polres Aceh Utara di pusat GAM begitu hebat bisa menjadi sejuk dan nyaman,” terangnya.

Sambung orang nomor satu di Polres Merauke ini, Pilkada terbaik di Indonesia pada 2017 diraih Aceh Utara saat dirinya menjabat sebagai Kapolres setempat hingga mendapat penghargaan dari DPR RI dan Menkopolhukam RI.

Bahkan baru beberapa bulan bertugas di Merauke, AKBP Untung Sangaji dikagetkan dengan raihan juara I lomba inovasi pelayanan publik di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Merauke pada Rabu (17/12/2020) atas gebrakan membangun home industri bagi masyarakat Merauke.

Oleh karenanya, pria penyayang berjiwa patriot ini pun berterima kasih kepada seluruh jajaran, penyidik dan anggota Polres Merauke yang bersedia hadir mengikuti seminar sekaligus mencermati dengan seksama pasal-pasal penegakan pidana makar dengan berbagai konsekuensi hukum.

“Basudara bisa tanya kepada beliau (pakar hukum Aceh Utara) yang saya anggap keluarga saya sebagaimana saya menganggap masyarakat Merauke bagian jantong hati saya. Bagaimana kita datang sebagai polisi, bukan hanya pendekatan hukum, pelindung dan pengayom tetapi juga datang sebagai orangtua, tokoh masyarakat, tua adat, dan orang yang pernah teraniaya,” lugasnya.

Dikesempatan yang sama, Rektor Unimal Lhokseumawe, Dr. Ir. Herman Fithra, ST, MT, IPM, ASEAN Eng. membenarkan bahwa berkat dedikasi AKBP Untung Sangaji telah menjaga ketertiban dan keamanan wilayah Aceh Utara sehingga para mantan GAM menjaga dan merawat perdamaian.

Bahkan, lanjutnya, hingga saat ini kiprah AKBP Untung Sangaji bagi masyarakat Aceh, masih terus dirasakan meski raga nya berada di ujung timur Indonesia. Selain itu, Pilkada 2017 bisa berjalan dengan baik dan terjaga Kamtibmasnya.

Kata Rektor Unimal, masyarakat Aceh sangat mengapresiasi. Jarak yang jauh dari barat ke timur, namun beliau (AKBP Untung Sangaji, red) sampai hari ini masih konsen bagi anak dan masyarakat Aceh Utara dalam bidang peningkatan ekonomi masyarakat. Hal-hal yang dulunya tidak disentuh jadi sampah, sekarang bisa jadi barang produktif yang menghasilkan uang untuk meningkatkan ekonomi masyarakat di sana.

“Insya Allah juga Kapolres Merauke akan menghibahkan tanahnya di Aceh Utara untuk dikelola oleh Unimal dan Insya Allah kita bisa gunakan untuk memberdayakan masyarakat di sana, masyarakat pesisir, di sana berbatasan langsung dengan laut,” aku rektor Unimal.

Menurutnya, Aceh sudah menyatakan salah satu tempat paling aman dan itu terbukti seperti di Lhoukseumawe dan Aceh Utara paling aman di Indonesia. Dahulu tak pernah terbayangkan Aceh akan damai, namun kini justru menjadi tempat paling damai.

“Ada hal-hal yang perlu kita pelajari bersama. Aceh luar biasa sekarang tidak terjadi konflik, bisa damai, bersinergi dengan pemerintah pusat,” tandasnya.

Sementara itu, pakar hukum dan dosen Unimal, Zulfadli Ilmard, SH, M.Si memaparkan, wilayah perbatasan menjadi rentan muncul kasus makar seperti yang terjadi di Papua. Bentuk makar itu diantaranya, membentuk negara lain di dalam negeri, memisahkan diri dari NKRI, terjadi pergantian falsafah negara Pancasila dengan yang lain.

Meskipun bukti-bukti yang ditemukan baru sebatas rancangan dokumen atau stuktur pemerintahan yang baru tanpa adanya serangan bersenjata terhadap instansi/Lembaga di Papua khususnya Merauke dan mewakili simbol-simbol negara lain maka harus ditindak dengan pidana makar.

“Tanpa terwujudnya delik itu sudah bisa dijerat pidana makar karena berniat membentuk negara lain. Seperti bendera (simbol negara lain) tanpa dinaikkan benderanya itu bisa diwujudkan dengan delik tindak pidana makar,” bebernya.

Kata Zulfadli, perspektif internasional hukum perang sangat sulit menempatkan posisi pemberontak untuk diakui oleh hubungan internasional. Dia mengingatkan jajaran Polres Merauke agar tidak ragu dengan ancaman-ancaman atas tindakan tegas kasus makar.

“Saya bangga berada ditengah-tengah saudara Saya yang merupakan personil kepolisian resort Merauke. polisi penjaga perbatasan, polisi emas (golden police),” pungkasnya.

Pantauan AcehNews.net, seminar juga diikuti oleh Wakapolres, Y.S. Kadang, Kabag Ops AKP Micha Toding, Kasatlantas Merauke, para kabag, kasie, penyidik dan segenap anggota Polres Merauke.

Dilanjutkan penandatanganan kerjasama/Memorandum of Understanding (MoU) tentang Pendidikan, penelitian, dan pengabdian oleh Kapolres Merauke dengan Rektor Unimal Aceh Utara sekaligus penyerahan cinderamata. (Hidayatillah)

Advertisements

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *