BANDA ACEH – Forum dialog kesehatan yang digelar MaTa dan Balai Syura Ureung Inong Aceh beberapa waktu lalu di Banda Aceh selain memprotes layanan kesehatan di Kota Banda Aeh juga membicarakan terkait penyelenggaraan jaminan kesehatan.

Beberapa peserta mengeluh dengan proses memperioleh kartu Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang selama ini dibawah kendali BPJS Kesehatan. Para geuchik yang hadir juga mempertanyakan lambanya respon sekaligus tidak ada informasi yang jelas kapan kartu tersebut akan dibagikan kepada warga. Padahal dijelaskan bahwa geuchik sudah menyampaikannya kepada kecamatan.

“Kami meminta agar perlu dipercepat dan kalau bisa dilakukan sosialisasi lebih terfokus di gampong soal ini, termasuk memperjelas soal layanan mendapatkan kartu tersebut. Selaama ini prosesnya amburadul,” ungkap Ridwan, Geuchik Alue Dayah Tengoh.

Di samping itu, peserta dialog mendesak BPJS Kesehatan Kota Banda Aceh untuk memperjelas SOP pengurusan kartu tersebut. “Berapa hari urusannya di level Geuchik, berapa hari di level kecamatan, dan seterusnya,” ujar Hendra Saputra.

Menanggapi beberapa masukan dan pertanyaan peserta, Kahar Muzakar yang mewakili BPJS Kesehatan menyampaikan apresiasi atas kritikan dan masukan dari peserta. Kata dia, BPJS  Kesehatan menyadari bahwa ekspetasi publik atas pelayanan berkualitas di sektor kesehatan sangat tinggi.

“BPJS Kesehatan menyadari bahwa apa yang kami lakukan perlu pembenahan. Tetapi harus diingat juga bahwa setiap pihak yang berkaitan dengan pengelolaan BPJS Kesehatan ini punya peran dan tanggung jawab secara jelas,” kata Kahar Muzakar.

BPJS Kesehatan menerima tawaran yang disampaikan masyarakat dan para keuchik di dialog kesehatan itu, termasuk sosialisasi lebih detail ke level gampong akan menjadi perhatian mereka kedepannya. (saniah ls/rilis)