Ini Komitmen BKKBN Terkait Implementasi Konferensi Kependudukan Dunia di Kairo yang Wajib Diketahui

BANDA ACEH | AcehNews.net – Indonesia dan Aceh khususnya, sangat mementingkan implementasi program aksi International Conference on Population and Development (ICPD) atau yang dikenal dengan Konferensi Kependudukan Dunia di Kairo.

Hal ini disampaikan Kepala Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Aceh, Sahidal Kastri saat membuka Seminar Kependudukan Dalam Rangka Momentum Hari Kependudukan Dunia Dan Sosialisasi Program Pengendalian Pendudukan Bersama Mitra Kerja di Provinsi Aceh pada Senin (5/8/2019) di Hotel Al Hanifi, Banda Aceh.

Kegiatan yang diikuti 80 peserta dari 23 kab/kota dan mitra kerja BKKBN ini dibuka oleh Kepala Perwakilan BKKBN Aceh, Sahidal Kastri. Sebagai narasumberi Kepala BPS Aceh, Wahyudin dan Ketua Koalisi Kependudukan Aceh, Saiful Mahdi.

Selanjutnya Sahidal mengatakan, komitmen atau inisiatif yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Indonesia melalui BKKBN, terkait implementasi komitmen ICPD Kairo ini secara umum terbagi menjadi empat hal mendasar.

Sebut Sahidal, pertama, terpenuhinya layanan KB dan kesehatan reproduksi yang berkualitas, mudah diakses, dan terjangkau, khususnya bagi wanita menikah usia subur.

Kedua, menurunkan angka kematian ibu dan angka kematian bayi melalui upaya promotif dan preventif.

Ketiga, penghapusan kekerasan terhadap perempuan melalui penyediaan pusat layanan terpadu bagi korban kekerasan, serta memberikan bantuan hukum oleh kementerian terkait.

“Keempat atau terakhir yaitu, pertumbuhan anak-anak dan remaja yang sehat untuk mengoptimalisasikan bonus demografi, serta investasi pada pemuda, untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia,” jelas Sahidal.

Kemudian Sahidal mengatakan, dalam penataan dinamika kependudukan, Pemerintah Indonesia telah berinisiatif menyusun Rencana induk Pembangunan Kependudukan pada tingkat nasional maupun daerah.

“Artinya, yang diintegrasikan program pembangunan kependudukan dari lima aspek utama. Yaitu, pengendalian kuantitas, kualitas, mobilitas, pembangunan keluarga, serta penguatan database kependudukan, secara lintas sektor,” demikian pungkas Sahidal. (Saniah LS)

Advertisements

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com