BANDA ACEH – Gubernur Aceh, dr Zaini Abdullah menyampaikan berbagai permasalahan yang sedang dihadapi oleh Pemerintah Aceh dinataranya menyangkut kondisi Aceh yang rawan bencana, seputar penyelenggaraan birokrasi Pemerintahan, pelayanan publik, dan permasalahan lainnya.
Hal itu disampaikan Gubernur Aceh dalam pertemuan dengan Presiden RI, Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden, Jusuf Kalla di ruang Garuda, Gedung Induk Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, beberapa hari lalu, Senin (23/11).
Gubernur Aceh menyampaikan persoalan sarana dan prasarana untuk lumbung pangan nasional yang saat ini masih belum memadai. Bahkan, kata Gubernur, kondisi Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang yang belum dapat dioperasionalkan.
Kepala Biro Humas Pemerintah Aceh, Dr Mahyuzar, di Banda Aceh mengatakan, dalam pertemuan dengan Jokowi dan Yusuf Kalla, Zaini Abdullah juga menyampaikan masalah hak pengelolaan lapangan Blang Padang, jaringan listrik yang belum memadai, percepatan RPP, dan Rperpres turunan UU No. 11 tahun 2006.
Gubernur atas nama rakyat Aceh mengusulkan beberapa usulan kepada Presiden Jokowi terkait berbagai persoalan dan permasalahan yang sedang dihadapi oleh Pemerintah Aceh. Misal, untuk penanggulangan masalah banjir Gubernur mengusulkan, pertama, penanggulangan banjir secara komprehensif di wilayah Kabupaten Aceh Singkil dan Kota Subulussalam, termasuk normalisasi sungai Lawe Alas, krueng Tripa, krueng Baroe, dan Krueng Seumanyam.
Kedua, Gubernur mengusulkan, pembangunan breaks water sepanjang pantai yang mengancam pemukiman penduduk. Sedangkan untuk meningkat produksi padi di Aceh, Gubernur mengusulkan pembangunan waduk dan irigasi diantaranya Rukoh/Tiro, Jambo Aye/Langkahan, Susoh, Lawa Alas, dan Pantee Lhoung.
“Bahkan, percepatan penyelesaian pemangunan waduk/Irigasi Krueng Pasee, Krueng Keureutoe, Lhok Guci, dan rehabilitasi irigasi Baro Raya, disampaikan juga Gubernur kepada Presiden,” imbuh Mahyuzar.
Begitu juga dalam mengatasi bencana lonsor jalan nasional lintas barat Aceh terutama di kawasan Gunung Paro dan Gunung Kulu, dan Gunung Geurutee, dan mengusulkan Relokasi ruas jalan Gunung Paro dan Gunung Kulu sepanjang 18 Km melalui trase lain, serta pembangunan torowongan di Gunung Geurutee sepanjang 1,3 Km.
Kata Mahyuzar, Gubernur juga menyampaikan terkait pembangunan jalan Poros Tengah terutama ruas jalan Aceh Tenggara-Gayo Lues dan ruas jalan Gayo Lues – Aceh Tengah.
“Terhadap usulan ini Bapak Presiden langsung memerintahkan Menteri PU untuk segera turunkan Tim guna melakukan perencanaan yang komprehensif agar permasalahan banjir, waduk, irigasi, dan kelancaran transportasi darat di Aceh cepat teratasi,”kata Mahyuzar, mengutip hasil dari pertemuan tersebut.
Ia menambahkan, terhadap usulan percepatan RPP dan RPerpres turunan UUPA, Wakil Presiden Yusuf Kalla, kata Mahyuzar, sudah memerintahkan Menteri Koordinator Perekonomian, Sofyan Jalil untuk segera menyelesaikan terutama RPP Pengelolaan Bersama Migas di Aceh sampai 200 Mil, RPP Kewenangan Nasional yang bersifat nasional di Aceh dan Perpres Pengalihan Kanwil BPN dan Kantor BPN menjadi Perangkat Aceh dan Perangkan kabupaten/kota.
Selanjutnya Gubernur Zaini mengusulkan percepatan Pembangunan Jalan Tol Sumatera (Banda Aceh-Besitang-Sumatra Utara) dan percepatan penyelesaian Hak Pengelolaan Tanah Blang Padang untuk Pemerintah Aceh yang nantinya akan digunakan sebagai ruang terbuka hijau, upacara kenegaraan, keagamaan, event promosi pembangunan, dan wisata Aceh serta tempat olah raga masyarakat.
Dalam pertemuan tersebut, Zaini Abdullah juga memohon persetujuan Pembangunan 5 unit Rumah Sakit Regional di Kawasan Utara-Timur Aceh, Kawasan Tengah Aceh, dan Kawasan Barat Selatan Aceh.
Gubernur Zaini juga meminta percepatan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) antara lain, Tampur, Jambo Ayee, Krueng Tripa, Krueng Seumanyam, kemudian Pembangunan Pembangkit Listrik Panas Bumi, di kawasan Seulawah, Burni Telong, dan Peut Sagoe.Untuk usulan ini, kata Mahyuzar akan dimasukkan dalam grand design nasional.
Sementara itu, terhadap undangan menghadiri peringatan 10 tahun Tsunami Aceh, Presiden Jokowi mengatakan akan mempertimbangkannya. (agus)
