AcehNews.net|JAKARTA – Pemerintah Kota (Pemko) Banda Aceh menjajaki kerja sama dengan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), selain soal pembangunan juga penangganan masalah sosial yaitu aliran sesat, anak Punk, dan komunitas Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender (LGBT).
Walikota Banda Aceh, Hj. Illiza Sa’aduddin Djamal bersama Kepala Bappeda, Iskandar dan Asisten Administrasi Umum, M. Nurdin ikut serta dalam rombongan kunjungan kerja Anggota Komisi A, B, dan D, Dewan Perwakilan Rakyat Kota (DPRK) Banda Aceh ke LIPI di Jakarta.
Para anggota dewan yang turut serta dalam Kunker guna penjajakan kerja sama antara Banda Aceh dan LIPI untuk pengembangan program pembangunan di Banda Aceh ini antara lain Royes Ruslan, M Ali, Isnaini, Zulfikar, Askari, dan Ilmiza Sa’aduddin Djamal.
Illiza dan rombongan diterima langsung oleh Kepala LIPI, Prof Dr Iskandar Zulkarnain,Wakil Kepala LIPI, Dr Akhmadi Abbas, Sekretaris Utama LIPI, Dr Siti Nuramaliati Prijono, Deputi IPSK, Dr Tri Nuke Pudjiastuti, dan Deputi PH, Dr Eny Sudarmonowaty.
Pada kesempatan itu, Illiza memaparkan berbagai program pembangunan di Banda Aceh juga permasalahan sosial yaitu aliran sesat, anak punk, dan LGBT, sehingga mendapatkan solusi yang tepat dalam menanganinya.
Menanggapi hal itu, Deputi IPSK LIPI, Dr Tri Nuke Pudjiastuti mengatakan, gerakan LGBT merupakan tindakan kriminal yang harus ditangani oleh Kriminolog.
“Tidak cukup hanya ditangani oleh Sosiolog dan Psikolog. Aceh dan Padang adalah target gerakan LGBT mengingat nilai kultur yang berbeda dari daerah lain dan ketaatan agama masyarakatnya,” ungkap Tri.
Selain penanganan masalah sosial, Pemko Banda Aceh juga menjajaki soal kerja sama program pembangunan, mulai dari infrastruktur dan transfortasi seperti pembangunan fly over, Trans Kutaradja, dan Pelabuhan Terpadu Lampulo, hingga bidang sosial dan ekonomi.
“Dalam bidang sosial, kita secara terukur terus memberi dana bantuan bagi kelompok usaha masyarakat lemah, pelatihan bagi pemuda dan kaum disabilitas agar mempunyai keahlian sehingga mampu membuka usaha/lapangan kerja sendiri,” jelas Illiza.
Walikota Banda Aceh juga memaparkan komitmen Pemko Banda Aceh dalam mengembangkan sistem/instalasi energi terbarukan.
“Kami sudah merencanakan instalasi energi terbarukan untuk Pelabuhan Lampulo dan solar sel di balai kota, namun mengalami kendala gagal tender dengan pemerintah pusat,” ungkapnya.
Menurut Illiza, potensi sektor perikanan di Banda Aceh juga cukup menjanjikan dengan komoditi unggulan kualitas ekspor antara lain Ikan Tuna, Lobster, dan Tiram.
“Mohon dukungan LIPI untuk pendirian pabrik pengalengan produk-produk laut agar dapat kami ekspor ke luar negeri,” kata Illiza.
Terkait dengan upaya reformasi birokrasi yang dilakukan Pemko Banda Aceh, Illiza menyebutkan sejak 2007 sampai dengan sekarang pihaknya telah memberlakukan moratorium PNS. Di samping itu, terus mengembangkan sejumlah aplikasi berbasis IT untuk menunjang kinerja aparatur maupun pelayanan publik.
“Ada puluhan aplikasi yang telah kami lahirkan seperti e-Kinerja, e-Disiplin, LPSE, SIPBM Online, dan lain-lain yang sifatnya ‘merah putih’, artinya siapa saja boleh mengadopsinya secara cuma-cuma,” kata Illiza.
Kepada para pakar peneliti LIPI, Illiza menyampaikan permohonan agar dapat membantu pihaknya untuk mengintegrasikan seluruh aplikasi IT yang dibangun oleh putra-putri lokal tersebut.
Usulan lainnya yang disampaikan Illiza yakni mengenai pengembangan Hutan Kota Tibang menjadi kebun raya, penyiapan dokumen penanggulangan bencana, serta kebutuhan tenaga ahli untuk Museum Digital Taman Sari (Bustanussalatin).
Di akhir pertemuan, Illiza menyampaikan pihaknya akan segera menyusun proposal kerja sama antara Pemko Banda Aceh dan LIPI dalam waktu dekat ini. (Ads)
