BANDA ACEH – Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Aceh mengeluarkan peringatan tentang ancaman bencana ekologi terbukti di sejumlah wilayah di Aceh akan terus meningkat setiap tahun. Ini dilihat dari stuktur tanah yang labil, pengawasan pembangunan yang lemah, perusakan hutan yang masif dalam kawasan hutan serta penerbitan kebijakan yang mengubah hutan Aceh juga akan memperparah kondisi lingkungan di Aceh.
Direktur Walhi Aceh, M. Nur menyebutkan dalam keterangan pers yang dikirimkan ke AcehNews.net beberapa hari lalu, bahwa kebijakan pemerintah soal pembangunan sudah diatur melalui UU 22 tahun 2009, PP 38 Tahun 2004 tentang Jalan dan UU 32 tahun 2009 tentang PPLH. Namun berbagai regulasinya diabaikan dalam pembangunan karena menurut dia, selama ini pembangunan di Aceh tidak memenuhi aspek keselamatan publik dan pelestarian lingkungan hidup.
“Kami akan terus menentang pembangunan yang mendatangkan kerugian bagi masyarakat. Pun wacana tentang pembangunan terowongan Geurutee juga harus mendapatkan kritik, saran dan respon dari lintas kelembagaan sebelum direalisasikan,” tegasnya.
Direktur Walhi Aceh ini mencontohkan, bencana longsor merupakan bencana ekologi di Aceh yang paling tinggi, hal ini mengindentifikasi bahwa Aceh sebagai daerah rawan bencana.
“Secara geografis, Aceh dihimpit oleh kawasan pegunungan tinggi dan perbukitan sehingga menjadi layak mendapatkan perhatian serius dari pemerintah Aceh dalam menciptakan pembangunan yang berbasis berkelanjutan, nyaman bagi publik mengacu pada aspek standar lingkungan,” kata M. Nur.
Saat ini, sebut dia ada 14 ruas jalan di Aceh yang berpotensi mengalami bencana ekologi yang sama di bulan bahkan tahun-tahun berikutnya. Aceh yang akan kaya akan sumberdaya alam hutan mencapai 3,5 juta hektare, menurut dia, telah berubah menjadi bencana ekologis akan terus menghantui Aceh saat ini dan masa depan, diakibatkan oleh perusakan secara terbuka ataupun tertutup. (saniah ls/rilis)
