BANDA ACEH – Deputi Keluarga Sejatera dan Pemberdayaan Keluarga (KSPK) BkkbN Pusat, DR. Sudibyo Ali Muso MA mengatakan, keberhasilan program Kependudukan dan Keluarga Berencana (KKB) di Aceh tidak terlepas dari peran ulama dan pimpinan dayah (pesantren). Deputi KSPK yang baru pertama kali ke Aceh ini mengutarakan itu pada Silaturahmi Ulama dan Pimpinan Dayah di The Pade Hotel, Sabtu (8/11).
“Peran ulama dan pimpinan pasantren sangat diperlukan dalam meyakinkan masyarakat di Aceh agar dapat berpatisipasi dalam menyukseskan program KKB. Untuk itu pada acara silaturahmi ini kami mengajak para ulama, pemilik pondok pasantren, dan serta tokoh agama di Aceh, untuk bersama-sama melahirkan keluarga berkualitas,” tuturnya.
Menurut dia segala permasalahan kependudukan tidak bisa diselesaikan sendiri untuk itu perlu melibatkan banyak pihak agar program KKB di Aceh bisa berjalan dengan baik dan sukses, khususnya program KB.
“Selama ini ada yang beranggapan kalau program KB itu membatasi jumlah anak padahal tidak demikian. Program KB mengatur jarak kelahiran jadi bukan membatasi,” katanya mengingatkan soal persepsi yang salah selama ini.
Diakhir pidatonya Sudibyo mengharapkan, dengan adanya pertemuan antara BkkbN pusat dan Aceh dengan para ulama dan pemilik dayah hari ini, mudah-mudahan pimpinan dayah dan pesantren dapat menguatkan kembali upaya penguatan kembali program KKB dan Pembangunan Keluarga.
“Pada prinsipnya bagaimana kita memnbangun keluarga ini menjadi keluarga yang berkualitas, keluarga sejahtera, dan keluarga sakinah, mawadah, dan waramah,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala Perwakilan BkkbN Aceh, Drs M. Natsir Ilyas Mhum kepada wartawan mengatakan, keberhasilan program KKB dan Pembangunan Keluarga di Aceh tidak terlepas dari peran para ulama, pimpinan dayah, dan tokoh agama di Aceh.
“Pelaksanaan program KKBPK di Aceh sukses dikarenakan adanya dukungan dari pada ulama, pimpinan dayah, dan tokoh agama. Kami sudah melibatkan ulama sejak dari awal. Mungkin kalau tidak ada peran dari ulama program ini tidak berjalan maksimal di Aceh,” kata Natsir.
Para ulama dan pimpinan dayah se-Aceh sedang menyimak materi yang disampaikan Ketua Koalisi Indonesia untuk Kependudukan, DR Sonny Harry D. Harmadi|Saniah LS
Dari perkembangan terakhir, ujar Natsir, dilihat pelaksanaan program KB di Aceh sangat sukses, hal ini dilihat dari rata-rata keluarga di Aceh tidak lebih memiliki dari tiga anak. Ini suatu yang sangat relevan untuk Aceh.
Untuk itu, Perwakilan BkkbN Aceh ke depan lebih mengarahkan kepada pembinaan generasi mudanya. Kalau generasi muda ini diberikan bekal yang cukup, menurut Natsir calon-calon orang tua baru ini akan sendirinya mengikuti program KB.
“Pada 2015 akan datang, kami akan memperkuat program Generasi Berencana (GenRe) di kabupaten/kota di Aceh, tidak terkecuali di daerah-daerah kepulauan. Dengan timbulnya kesadaran dari para remaja bahayanya pernikahan dini, kami harapkan tidak saja menurunkan angka kematian ibu dan anak di Aceh yang tinggi jumlahnya juga menurunkan angka perceraian yang sudah cukup meresahkan,” sebut Natsir.
Sementara itu, Ketua Pimpinan Wilayah Nahdatul Ulama (PWNU) Aceh, Faisal Ali mengatakan, tidak ada salahnya jika ulama program KB di Aceh. Untuk itu dia meminta agar tidak memiliki pikiran sempit dalam melihat program KB karena dalam Islam sangat dituntut untuk mencapai kesejahteraan keluarga dan masyarakat.
“Di dalam Islam sangat diajarkan bagaimana mengatur kelahiran, bukan pembunuhan karena di dalam Islam tidak diajarkan membunuh,” ujarnya mengakhiri wawancara dengan wartawan.
Pada acara silaturahmi dengan para ulama dan pimpinan dayah di Aceh dirangkai dengan acara Pengukuhan Koalisi Indonesia untuk Kependudukan dan Pembangunan Provinsi Aceh periode 2014-2017 yang Ketuanya DR Saiful Mahdi M.Sc. Pengukuhan dilakukan oleh Ketua Koalisi Indonesia untuk Kependudukan, DR Sonny Harry B. Harmadi yang juga memberi materi pada pertemuan tersebut.
Terlihat hadir pada acara silaturahmi tersebut Ketua PMNU Aceh, Faisal Ali, Kakanwil Kemenag Aceh, Ibnu Sa’dan, tokoh agama di Aceh, dan sejumlah petinggi lainnya di jajaran BkkbN Pusat dan Aceh. (saniah ls)
