BANDA ACEH | AcehNews.net – Ketua dan Pengurus Koalisi Kependudukan Aceh (KKA) periode 2017-2020 dilantik oleh Ketua Koalisi Kependudukan Indonesia (KKI), Dr. Sonny Harry B. Harmadi pada kegiatan Workshop Perumusan Kebijakan Dampak Pengendalian Penduduk di Provinsi Aceh yang digelar pada 27 hingga 28 Juli 2018 di Hotel Al Hanifi, Banda Aceh.

Akademisi Universitas Syiah Kuala (Unsyiah), Dr. Saiful Mahdi, S.Si, M.Si kembali dipercaya memimpin KKA 4 tahun kedepan, bersama 13 akademisi dan BkkbN. Selain Saiful Mahdi, akademisi lainnya Unsyiah yang menjadi Pengurus KKA, Dr. M. Saleh Sjafie SH, M.Si.

Sonny Harry yang juga merupakan Plt. Deputi Bidang Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat, Desa, dan Kawasan di Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, selesai melantik pengurus KKA memberi masukan kepada Pemerintah Aceh untuk konsep pembangunan yang berbasis masyarakat dan membuka akses publik sebanyak-banyaknya. Pembangunan infrastruktur untuk publik bukan membukanya untuk pelayanan bisnis.

“Aceh jika ingin maju, maka buka akses untuk publik bukan untuk pelayanan bisnis. Jangan bicara mau maju tetapi itu tidak dilakukan. Satu lagi, tidak ada teori tambah penduduk sebanyak-banyaknya untuk konsep pembangunan. Tidak ada itu konsep pembangunan seperti itu, jika ada kepala daerah yag mengatakan demikian itu salah, ” tegas staf ahli Menteri KPMK, Puan Maharani ini lagi.

Sonny juga menyebutkan, tidak lama lagi Aceh akan menghadapi Bonus Demografi pada 2027, meski sebagian kota dan kabupatennya sudah memasuki Bonus Demografi, seperti Kota Banda Aceh dan Aceh Barat. Di sini Sonny menegaskan bahwa Bonus Demografi dihadapi dengan lebih dulu membangun penduduk yang berkualitas. Sehingga bonus demografi tidak menjadi beban atau bencana.

Di dalam pemaparan materinya yang berjudul “Membangun Generasi Berencana yang Berkualitas di Era Bonus Demografi”, Sonny juga menjelaskan bagaimana membangun kualitas penduduk yang dimulai dari membangun keluarga, mulai dari mempersiapkan masa depan, merencanakan pernikahan, dan menjadi orangtua hebat. Kata Sonny semua itu adalah tugas dari BkkbN yang dimandatkan Presiden dan perlu didukung Pemerintah Daerah.

“Kalau Aceh mau bonus demografi tidak menjadi beban maka lakukan empat hal ini. Pertama penduduk usia produktif harus berkualitas, kedua penduduk usia produktif harus produktif secara nyata dengam mendesain pekerjaan masa depan mereka. Ketiga mendorong inklusi keuangan di perbankan meningkat, kemampuan menabung tinggi dan keempat tetap jalankan program Keluarga Berencana,” imbuh Pakar Demografi Indonesia di depan puluhan peserta yang hadir terdiri dari anggota KKA dan OPD KB di 23 kab/kota di Aceh.

Lanjut Sonny, faktor utama yang mendorong Indonesia menikmati bonus demografi yaitu keberhasilan program Keluarga Berencana. “Jangan lagi diartikan program KB mengurangi jumlah anak. Undang-Undang No 52 Tahun 2009 telah menegaskan bahwa ada tiga pilar program kerja BkkbN saat ini, Kependudukan, Keluarga Berencana, dan Pembangunan Keluarga. Ketiganya menekan pada kualitas penduduk,” demikian jelas Sonny.

Kepala Perwakilan BkkbN Aceh, Drs. Sahidal Kastri, M.Pd menyebutkan, visi BkkbN saat ini adalah menciptakan keluarga berkualitas. Kata Sahidal, jika keluarga berkualitas maka negara berkualitas. Jadi menurutnya, pembangunan yang dilakukan pemerintah daerah dengan melibatkan masyarakat sebagai sasaran dan pelaku pembangunan dengan membangun terlebih dahulu kualitas penduduknya yang dimulai dari keluarga.

“BkkbN memiliki program kerja, mulai dari kehamilan, remaja sebagai generasi emas, menciptakan Lansia tangguh, dan meningkatkan perekonomian keluarga. Ada Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Bina Keluarga Lansia (BKL), dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS), semua program ini sasaran pembinaannya keluarga dengan tujuan menciptakan keluarga berkualitas, baik kualitas kesehatannya, pendidikan, dan perekonomian,” kata Sahidal.

Sementara itu Ketua KKA, Saiful Mahdi mengatakan, tugas KKA antaranya memasukan isu-isu kependudukan dalam konsep pembangunan dan ikut mendorong pemerintah daerah dalam membuat Grand Design Kependudukan (GDK) yang isinya, masa depan yang diinginkan.

Selain itu, lanjutnya, KKA juga membantu pemerintah daerah dalam membuat perencanaan pembangunan dengan memasuka isu-isu kependudukan, dengam mempersiapkan data kependudukan di Kampung KB.

“Kita harapkan semua Kampung KB di Aceh sudah memiliki Rumah Data Kependudukan. Dimana data ini sangat diperlukan pemerintah daerah maupun swasta dalam perencanaan pembangunan,” demikian tutupnya. (saniah ls)