BANDA ACEH – Terkait nasib ribuan pengungsi Rohingya yang terdampar di laut Aceh, Kabupaten Aceh Utara, dan Kota Langsa beberapa waktu lalu, Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) meminta pemerintah segera mengambil kebijakan atas nasib ribuan pengungsi yang memprihatinkan itu.
“Ribuan imigran itu muslim, mereka saudara kita, korban kekejaman junta militer. Sudah sepatutnya Indonesia sebagai negara yang masyarakatnya terbanyak umat muslimnya bersikap peduli dengan nasib manusia perahu tersebut,” tegas Anggota Komisi I DPR, Iskandar Usman Al-Farlaky beberapa waktu lalu di Banda Aceh.
Menurutnya, Aceh dan khususnya Indonesia juga perlu mengirim surat ke PBB untuk meminta bantuan kemanusian dan juga andil politik sehingga pelanggaran HAM yang mereka alami selama ini digubris dunia internasional.
“Saya heran, kenapa ketika pembantaian yang luar biasa terjadi dan masalah kemanusian melanda muslim Rohingya, malah negara barat dan eropa hanya diam. Giliran ada warga mereka yang ditembak habis-habisan, mereka (negara barat dan eropa) kerahkan kekuatan penuh. Begitu juga dengan kondisi di Afrika dan Timur Tengah, selalu mengedepankan HAM,”katanya lagi.
Politisi Partai Aceh ini meminta Presiden Jokowi tidak hanya berani bicara soal Palestina saat KTT Asia Afrika di Bandung namun juga berani bicara ke PBB dalam kasus muslim Rohingya dari negara Myanmar dan Banglades kita dorong Jokowi juga bersikap sama,” ujar mantan aktivis mahasiswa ini.
Lebih lanjut, Iskandar mengatakan, mendeportasi warga Rohingya ini kembali ke negara asal akan menambah masalah besar untuk imigran yang dikenal dengan sebutan manusia perahu ini. Muslim Rohingya katanya, akan menerima sanksi dan perlakuan buruk dari pemerintah yang berkuasa di Myanmar.
“Mereka sebaiknya ditangani oleh UNHCR karena merupakan korban pelanggaran dan kekejaman pemerintah Myanmar. Untuk itu perwakilan UNHCR di Jakarta harus segera diundang untuk mendata dan menfasilitasi mereka ke negara ketiga yang telah meneken ratifikasi internasional tentang pengungsian,” usul alumnus UIN Ar-Raniry ini.
Sedangkan untuk Pemerintah Aceh, terang Iskandar, harus menfasilitasi etnis Rohingya yang terdampar di bumi Iskandar Muda selama proses identifikasi dan tindak lanjut yang dilakukan oleh PBB.
“Tidak boleh lepas tangan. Termasuk memastikan logistik berupa beras dan lauk pauk. Begitu juga untuk menyediakan tempat penampungan sementara. Saya mengapresiasikan sikap warga yang menerima saudara mereka, muslim Rohingya dengan baik. Gubernur harus segera melaporkan ke presiden menyangkut kondisi muslim Rohingya,”demikian katanya mengakhiri pernyataannya itu. (agus)
