Merauke Zona Damai, Masyarakat Anim Ha Tolak RDP MRP

MERAUKE | AcehNews.net – Masyarakat wilayah adat Anim Ha antara lain pemilik ulayat Merauke bersama perwakilan dari Kabupaten Mappi, Boven Digoel, dan Asmat menggelar aksi demo menolak Rapat Dengar Pendapat (RDP) Majelis Rakyat Papua (MRP) tentang Otonomi Khusus (Otsus) di Merauke, Senin (16/11/2020).

Pantauan AcehNews.net di lapangan, massa memulai iring-iringan dari Libra menuju kantor Bupati Merauke membawa spanduk bertuliskan “Wilayah adat anim Ha mendukung amanat PEPERA”, “Anim Ha tempat perdamaian, anim Ha tempat bagi Otsus, anim Ha tempat bagi persaudaraan”, “RDP-MRP bukan representasi dari setiap suku yang ada di wilayah adat Anim Ha”, “RDP-MRP syarat kepentingan. Kelompok anti kedamaian, anti otsus, anti NKRI”.

Kemudian ada lagi tulisan, “Kami masyarakat anim Ha menolak RDP-MRP karena terbukti ada kepentingan oligarki dengan tujuan mengorbankan masyarakat”, “Kami masyarakat anim Ha minta lanjutkan Otsus, percepat PPS, bubarkan RDP-MRP. Anim Ha bukan tempat bagi penghianat otsus”, “Otsus telah banyak melahirkan sarjana-sarjana handal dari wilayah adat Ha Anim karena Otsus”, dan “setiap anak dari suku di Merauke, Mappi, Asmat, Boven Digoel, bisa sekolah dari SD, SMP, SMA, S1,S2, S3. Lanjutkan otsus untuk Papua”.

Koordinator aksi demo, tokoh masyarakat Anim Ha, Hendrikus Dinaulik mengatakan, burung garuda dan sang saka merah putih milik kita. Dari Sabang-Merauke sudah merdeka.

“Kami perwakilan masyarakat malind menolak MRP untuk melaksanakan RDP di wilayah tanag malind Merauke. Otonomi khusus harus tetap dilanjutkan karena sudah memberi manfaat bagi rakyat Papua,” tegasnya.

Dikesempatan yang sama, Koordinator lapangan, Tarsis Rahail mengatakan, ketika MRP membuat RDP di Merauke terlebih dahulu harus melalui tuan rumah, orang marind (suku asli Merauke) secara keseluruhan.

“Kita jadikan Merauke zona damai, orang marind (suku asli, red) punya tanggungjawab menjaga keamanan bersama orang Papua lainnya. Kita keluarga besar di tanah ini. MRP tolak Otsus, kami tidak! Dengan tegas kami tolak RDP yang dibuat MRP,” ujarnya.

Sementara itu, Perwakilan masyarakat marind imbuti, Agustinus Gebze, meminta semua harus melihat kesejahteraan orang Papua dengan mata. Anak-anak harus disekolahkan dan pengangguran harus diberi pekerjaan.

“Kami masyarakat marind imbuti yang punya Kota Merauke, kami tolak RDP dari MRP. Kami tetap di barisan merah putih, kami tidak mau kegiatan-kegiatan yang tidak bertanggungjawab dan meresahkan masyarakat. anak-anak kita masih kecil, perlu sekolah. Kami bela merah putih,” lugasnya.

Perwakilan masyarakat Mappi di Merauke, Kristina mengatakan, masyarakat Mappi menolak RDP MRP karena menginginkan persatuan.

Mendengar aspirasi pendemo, Bupati Merauke, Frederikus Gebze, menyambut hangat. Pria yang akrab disapa Freddy Gebze ini menuturkan, jangankan 100 ribu orang, satu orang yang datang dimuka umum menyampaikan pendapat adalah aspirasi.

“Sepanjang masyarakat yang mengindahkan dan meminta, pemerintah menerima. Kalau pemerintah diminta tolak (RDP MRP) ya kita tolak karena ini aspirasi,” kata bupati.

Menurutnya, minimal kegiatan RDP MRP dilaksanakan ketika ada rekomendasi dari empat kepala daerah di wilayah Anim Ha dan diketahui siapa saja yang mengikuti RDP baik dari Mappi, Asmat, Boven Digoel, dan Merauke.

“Evaluasi terhadap Otsus ada beberapa indikator, minimal dapat gambaran Provinsi Papua dulu. Merauke, Boven Digoel, Asmat, Mappi seperti apa? Cari tahu benar atau tidak? Kalau hanya datang memberikan kesimpulan itu menurut saya tidak benar,” jelas bupati.

Situasi pandemi Covid-19 saat ini, sambungnya, tidak bisa memaksakan kehendak namun berkoordinasi dengan stakeholder di Merauke. Selain itu, berbicara hak ulayat, kata bupati, Pemda pun tidak bisa menyelesaikan masalah sendiri harus bersama kelompok yang representative.

“MRP yang dipilih dari wilayah-wilayah yang ada maka berbicara tentang Otsus tidak bisa diam-diam, harus jelas. Bahkan khusus Merauke tidak ada anggota MRP karena sedang kedukaan, minimal tanah dusun dilibatkan. “Lebih bagus kita tunda sampai prosedur yang kita minta ditaati,” demikian tandasnya.

Aksi demo berlangsung tertib dengan mengedepankan protokol kesehatan pencegahan Covid-19 terutama menggunakan masker. Sebanyak 150 personil anggota Polres Merauke yang dipimpin Kabag Ops, AKP Micha Toding, terus bersiaga menjaga keamanan aksi demo hingga selesai. (Hidayatillah)

Advertisements

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *