BANDA ACEH | AcehNews. Net – Pengalokasian anggaran untuk pengadaan kebutuhan Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Aceh dalam APBA Perubahan 2019 mencapai nominal Rp2,8 miliar dinilai irasional oleh Masyarakat Transparansi Aceh (MaTA), di tengah upaya Pemerintah Aceh mengejar ketertinggalan. 

Tak tanggung-tanggung, pengadaan kenderaan operasional hingga kulkas dibebankan kepada APBA Perubahan 2019 pada pos belanja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Aceh. Kondisi ini menunjukkan ketidakpekaan Pemerintah Aceh dalam pengalokasian anggaran.

Koordinator MaTA, Alfian mengatakan, dalam beberapa sambutan yang disampaikan oleh Plt Gubernur Aceh, Nova Iriansyah pasca pelantikan pengurus KADIN Aceh periode 2019-2024 adalah bagaimana organisasi ini dapat mendukung kerja-kerja Pemerintah Aceh.

Titik tekan kepada KADIN terpilih yang pernah disampaikan Plt Gubernur, sebut Alfian, yaitu untuk mengembangkan dunia usaha, memperbaiki angka indikator makro ekonomi, menekan angka kemiskinan, inflasi, dan lainnya.

“Namun faktanya, jika organisasi ini harus membebankan anggaran daerah, tentu ini akan menjadi masalah baru dalam upaya mengejar ketertinggalan Aceh,” ujar Alfian Rabu (13/11/2019) di Banda Aceh.

Pertanyaan mendasar yaitu output apa yang ingin dicapai dengan pengalokasian anggaran tersebut kepada KADIN Aceh. Sejatinya, jelas Alfian, lembaga ini harus menjadi lembaga mandiri yang mampu membiayai oprasional lembaganya sendiri. 

“Bukan malah sebaliknya dan ini sangat memalukan dimana selama ini narasi yang di bangun di tingkatan publik pemberdayaan, ternyata hanya menggerogoti APBA, bukan inovasi atau kreatif yang seharusnya mareka lahirkan,” tegas Alfian.

Dalam pandangan MaTA, proses pembahasan APBA Perubahan 2019 antara Eksekutif dan Legeslatif terkesan tertutup dan sengaja hanya untuk melancarkan alokasi-alokasi anggaran semacam ini. 

“Maka dari itu, MaTA mendesak Pemerintah Aceh secara tegas untuk membatalkan realisasi anggaran dari APBA kepada KADIN Aceh tersebut sehingga rasa keadilan rakyat Aceh terjaga,” ungkapnya.

Dari dana yang berjumlah sekian, padahal akan lebih bermanfaat jika dibangun rumah dhuafa bagi masyarakat Aceh yang kurang mampu dengan anggaran Rp 85 juta per unit rumah san mendapatkan sekitar 32 unit rumah bagi masyarakat. (Hafiz)