BANDA ACEH –Masyarakat Transparansi Aceh (MaTA) mencatat dari 39 SKPA di Pemerintah Aceh yang realisasi keuangan masih dalam kategori merah ada sebanyak 18 SKPA. Sedangkan untuk kategori kuning sebanyak 12 SKPA, hijau sebanyak 10 SKPA, dan biru sembilan SKPA.
Rinci MaTA, realisasi anggaran terendah atau kategori merah terdapat di 18 SKPA diantaranya DPKA sebesar 25,4%, Cika sebesar 28,8%, Wali sebesar 36,9%, Disdik sebesar 39,8%, SDA sebesar 42,3%, Bima sebesar 44,6%, Keswan sebesar 47,6%, DKP sebesar 48,2%, dan Disbun sebesar 52,6%.
Menurut hasil analisis MaTA, Koordinator Bidang Advokasi dan Kebijakan Publik MaTA Hafidh mengatakan beberapa hari lalu di Banda Aceh, daya serap anggaran maupun realisasi fisik, kinerja Pemerintah Aceh masih cukup buruk. Ini jelas terlihat, dari realisasi dan perencanaan anggaran yang terpaut jauh.
“Sebagaimana kita ketahui, masa anggaran 2014 ini hanya satu bulan setengah lagi, ini artinya pemerintah Aceh harus bekerja ekstra untuk merealisasikan anggaran 2014. Jika tidak terealiasi seratus persen hingga akhir Desember berarti kinerja Pemerintah tidak lebih baik dari sebelumnya,” jelas Hafidh.
Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) tahun 2014 masih sangat rendah. Hingga 6 November 2014 sebut Hafidh, realisasi keuangan baru mencapai 60,3% dan realisasi fisik 65% dari total APBA Perubahan 2014 yakni sebesar Rp12,9 triliun.
“Meskipun pengesahan anggaran 2014 lebih cepat dari tahun-tahun sebelumnya, tapi serapan anggaran Pemerintah Aceh masih sangat rendah,” ujar Koordinator Bidang Advokasi dan Kebijakan Publik MaTA.
Masih ujar Hafidh, sementara untuk realisasi fisik terdapat 124 paket yang masih belum tanda tangan kontrak yang tersebar di 13 SKPA. Paket yang belum tanda tangan kontrak terbanyak itu ada di Dinas Pendidikan Aceh sebanyak 55 Paket proyek. Selain itu terdapat 77 paket lagi yang sama sekali belum dimulai pengerjaannya yang tersebar di enam SKPA dan terbanyak terdapat pada dinas Cipta Karya Aceh yaitu sebanyak 46 paket proyek.
Oleh karena itu, kata Hafidh, MaTA akan tetap konsisten memantau realisasi tersebut sehingga nantinya kalau ditemukan kejanggalan tetap akan melaporkan ke aparat penegak hukum.
“Untuk itu, kita mendesak Gubernur Aceh untuk mengevaluasi seluruh SKPA yang daya serapnya masih sangat rendah. Terutama terhadap SKPA yang di tahun-tahun sebelumnya juga masuk dalam kategori merah,”ujarnya.
Menurutnya ada masalah serius dalam pengelolaan anggaran pemerintah Aceh sehingga realisasinya sangat rendah, untuk itu Gubernur Aceh harus segera menyelesaikannya. Jika tidak kata Hafidh, maka cita-cita “Zikir’ yang sudah tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) hanya menjadi mimpi-mimpi belaka. (agus)
