BANDA ACEH – Pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla telah resmi mengumumkan kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) pada Senin 17 November 2014. Ini berarti, sejak Selasa 18 November 2014, harga BBM bersubsidi jenis Premium naik Rp 2.000 menjadi Rp 8.500 per liter, dan harga Solar juga naik Rp 2.000 menjadi Rp 7.500 per liter.
Kenaikan harga BBM bersubsidi yang kembali bergulir tahun ini, dilakukan dengan dalih menyelamatkan APBN dari defisit dan krisis, sehingga subsidi BBM harus dikurangi dengan menaikkan harganya.
“Padahal, saat ini seluruh dunia sedang bereuforia menikmati penurunan harga BBM,” begitu ungkap Muhammad Chaldun, Presiden Mahasiswa Unsyiah, dalam siaran persnya, Rabu (19/11/2014).
Menurut Chaldun, ada beberapa pertimbangan yang menjadi alasan bagi pihaknya dalam menanggapi kebijakan pemerintah kali ini. Di antaranya adalah, efek domino yang sudah pasti timbul, dimana kenaikan harga BBM akan berdampak pada kenaikan harga barang-barang lain terutama di sektor pangan.
Alasan lainnya adalah ketidakseriusan pemerintah dalam memberantas mafia migas serta belum mampunya pemerintah dalam menguasai blok-blok sumber migas yang saat ini masih dikuasai oleh asing.
“Undang-undang Migas yang diharapkan bisa memayungi kepentingan itu pun nyatanya masih terhambat, sehingga negara sendiri masih lemah dalam menguasai Sumber Daya Alamnya sendiri,” ungkapnya.
Ditinjau dari sisi yuridis, sambung Chaldun, konstitusi Indonesia telah mengamanatkan Sumber Daya Alam dikuasai penuh oleh negara dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Termasuk dalam hal ini adalah energi sebagai bagian yang tidak boleh luput dari penguasaan negara.
“Diperlukan tata kelola yang baik sebagai manifestasi penguasaan negara dan berbanding lurus dengan rakyat yang semakin makmur karena mereka dapat menikmatinya dengan adil dan merata. Namun perlu digaris bawahi, realitasnya tidak sepenuhnya demikian.”
“Kebijakan yang diambil oleh Jokowi-JK di awal masa pemerintahannya, benar-benar telah mematahkan hati ratusan juta penduduk Republik Indonesia. Harapan rakyat pada Sang Presiden baru telah dikhianati oleh kebijakan yang tidak pro rakyat.”
Ia menambahkan, kenaikan harga BBM dengan dalih untuk menyelamatan ekonomi negara, namun masyarakat lagi-lagi menjadi korbannya. “Dengan berbagai pertimbangan di atas, rasanya sungguh tidak adil jika pemerintah menaikkan harga BBM namun tidak melihat persoalan-persoalan lain yang lebih urgentuntuk disikapi.”
Oleh karena itu, Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Unsyiah menyatakan sikap sebagai berikut:
- Mengecam kenaikan harga BBM sebab tidak pro rakyat dan melanggar amanat konstitusi Indonesia tentang pengelolaan Sumber Daya Alam
- Meminta pemerintah untuk menurunkan kembali harga BBM
- Meminta Presiden Joko Widodo untuk mundur dari jabatannya jika tidak mampu mengelola kekayaan alam indonesia untuk kemakmuran rakyat
- Menagih janji Presiden Joko Widodo untuk segera memberantas mafia migas, serta meminta pemerintah untuk segera merevisi UU Migas terutama terkait penguasaan migas oleh asing. (atjehlink.com)
