JAKARTA | AcehNews. Net – Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) non PNS menggelar unjuk rasa di depan Kantor Pusat Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), Senin, (29/3/2021). Massa unjuk rasa yang tergabung dalam Federasi Petugas Lapangan Keluarga Berencana (FPLKB) menyampaikan beberapa tuntutan diantaranya untuk diangkat menjadi PNS.
Kepala BKKBN, Hasto Wardoyo, menerima langsung perwakilan dan Ketua Umum FPLKB, Ni Ketut Adriyani. Pada pertemuab itu, Hasto mengapresiasi dan sangat senang dengan semangat PLKB Non PNS atas hal-hal yang sudah dikerjakannya.
“PLKB Non PNS telah berjuang untuk Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana) sehingga BKKBN, bersama-sama PLKB Non PNS berjuang untuk status kepegawaian PLKB Non PNS,” ucap Hasto.
Lanjutnya, tugas BKKBN bertambah yaitu sebagai Pelaksana Percepatan Penurunan Stunting. Menurut Hasto, tenaga Penyuluh KB/PLKB termasuk PLKB Non PNS bersama kader memiliki peran yang sangat strategis untuk mempercepat penurunan stunting.
Kepala BKKBN menyebutkan, secara nasional total jumlah Penyuluh KB dengan status PNS menurut data Biro SDM BKKBN pada 2021 berjumlah 13.603 orang.
“Saat ini Pemerintah sudah menyediakan formasi PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja) untuk PLKB Non PNS, jika saat ini belum terpenuhi untuk Formasi PNS untuk PLKB Non PNS,” kata Hasto.
Lebih lanjut Kepala BKKBN mengungkapkan bahwa jumlah keluarga saat ini adalah lebih dari 87 juta, maka kebutuhan tenaga Penyuluh KB/PLKB sebagai pendamping keluarga sangat diperlukan.
“Apabila pendampingan Keluarga yang dilakukan oleh tenaga Penyuluh KB/PLKB dapat terpenuhi disetiap wilayah, keluarga-keluarga di Indonesia terjamin kesehatannya,” ucap Hasto.
Jika merujuk dari jumlah keluarga saat ini, estimasi kebutuhan tenaga Penyuluh KB/PLKB adalah kurang lebih 45 ribu orang. Namun, saat ini, Pemerintah pun sudah merespon kebutuhan tersebut kepada BKKBN dengan memberikan formasi 5.000 tenaga Penyuluh KB/PLKB. (echi)
