AcehNews.net | BANDA ACEH – Gubernur Aceh, dr. Zaini Abdullah, membuka Rapat Koordinasi Daerah Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) Aceh Tahun 2017, di Hotel Grand Nanggroe, Selasa (28/02/2016).
Turut hadir dalam Rakorda tersebut Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) RI yang diwakili Kepala Biro Umum, Dra. Maryana, MM, Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Aceh, Dr. dr. M. Yani, M.Kes, PKK, Pangdam Iskandar Muda, Mayjen TNI Tatang Sulaiman, Kepala Biro Humas Setda Aceh, Frans Delian, Forkapimda Aceh, para kepala SKPA terkait, dan kepala SKPD KB se-Aceh.
Gubernur dalam sambutannya mengatakan, pertumbuhan penduduk Indonesia selama 10 tahun terakhir terus meningkat, begitupun khususnya untuk di Aceh. Kata dr Zaini Abdullah, masalah kependudukan ini menghadirkan persoalan serius.
“Pada 2005, jumlah penduduk Aceh 4,1 juta jiwa. Pada 2010 meningkat menjadi 4,49 juta jiwa atau naik sebesar 2,32 persen. Dan pada 2015 tercatat jumlah penduduk Aceh sudah mencapai 5 juta jiwa. Data ini menunjukan bahwa persoalan kependudukan Aceh memerlukan perhatian serius dari kita semua,” sebut dia.
Lanjutnya, jika tidak dikendalikan dengan baik, persoalan ini akan berimbas kepada pelayanan kesehatan, kesediaan lapangan kerja, kebutuhan pangan, dan persoalan lainnya. Untuk itu menurut dr Zaini Abdullah, idealnya Pemeritah Aceh harus mampu menekan laju pertumbuhan penduduk mendekati satu persen.
“Saya yakin, laju pertumbuhan penduduk yang terkendali tentunya akan memudahkan pemerintah dalam menjalankan kebijakan pembangunan di daerah. Untuk itu saya berharap pemerintah kabupaten/kota di seluruh Aceh turut ambil bagian dalam kegiatan revitalisasi program Keluarga Berencana dan mendukung program KKBPK di daerah masing-masing,” himbau Gubernur Aceh.
Pertumbuhan penduduk Aceh yang cenderung meningkat, kata gubernur, harus membuat masyarakat untuk terus berinovasi dan menjadikan pertumbuhan penduduk menjadi sebuah potensi untuk bangkit dari keterpurukannya.
“Kita harus jadikan setiap penduduk Aceh sebagai investasi bangsa. Dengan jumlah penduduk Aceh saat yang mencapai 5 juta jiwa. Harusnya, ekonomi Aceh tumbuh di atas 6 persen, produktivitas Aceh meningkatkan di atas rata-rata nasional. Inilah arti bonus demografi bagi Aceh,” ujar Gubernur Zaini.
Sedangkan untuk menjalankan program kependudukan dengan baik merupakan upaya mewujudkan keluarga sejahtera, sebagai langkah untuk menghadirkan sumber daya berkualitas. Kata dr Zaini Abdullah, fakta telah membuktikan, bahwa kesuksesan program KKBPK berbanding lurus dengan kualitas sumber daya manusia yang dihasilkan dari program tersebut. Sebaliknya kegagalan dalam mengelola kependudukan akan berdampak buruk pada pembangunan kesejahteraan keluarga.
Di akhir kata sambutannya, Gubernur Aceh mengatakan, BKKBN dalam hal ini dapat berdiri di garis depan dalam menjalankan program kependudukan di daerah. Pemerintah Aceh, katanya, terus akan mendukung program KKBPK, sehingga kebijakan yang dilakukan baik di provinsi maupun di kabupaten/kota, dapat menghasilkan manusia yang berkualitas dan pembangunan ketahanan keluarga.
Sementara itu, Kaper BKKBN Aceh, dr. M. Yani mengatakan, pada Rakorda KKBPK yang dilaksanakan dari 27 Februari hingga 1 Maret, dapat menjadi salah satu langkah untuk melahirkan gagasan dan ide guna menjalankan program KKBPK yang progressif di Aceh.
“Gagasan yang lahir dalam Rakorda ini kami harapkan dapat menjadi salah satu sumbangsih pemikiran bagi Aceh dan Indonesi, sehingga lahir rekomendasi sebagai rujukan bagi kita untuk memperkuat program KKBPK di Aceh di masa mendatang,” harapnya.
Lanjutnya, lembaga yang dipimpinnya ini sudah melakukan kegiatan ke beberapa kabupaten/kota pada akhir Februari. Tujuannya untuk menjaring beberapa isu yang nanti akan dipaparkan pada Rakorda.
“Kami menemukan, ada kesamaan program-program kerja yang dilakukan BKKBN dengan mitra kerja, namun disayangkan program itu berjalan sendiri-sendiri. Jika sasaran dan tujuan yang sama itu dikerjakan secara bersama dan terkoordinasi dengan baik, maka akan jauh lebih baik hasilnya sebab dilakukan dalam satu pintu,” demikian kata Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Aceh. (saniah ls)
