BANDA ACEH – Gerakan Aceh Merdeka (GAM) tetap komit untuk menjaga perdamaian sampai tercapainya damai yang abadi sesuai dengan tema perundingan ”Peace and dignity for all” (Damai yang bermartabat untuk semua).
Hal itu dikatakan, Bakhtiar Abdullah, anggota MoU Helsinki Watch dan juga anggota Delegasi Tim Perunding GAM, melalui keterangan pers yang dikirimkan ke AcehNews.net, beberapa waktu lalu, 8 April 2015.
Dalam keterangan persnya, Bakhtiar Abdullah juga mengyinggung soal proses perdamaian di Aceh akan memasuki tahun ke-10 tidak beberapa lama lagi, yaitu pada 15 Agustus 2015. Tetapi berdasarkan kejadian-kejadian dan perkembangan di lapangan, hal ini kata Bakhtiar, sangat memprihatinkan seluruh masyarakat Aceh.
Kata dia, kejadian terbunuhnya dua pegawai intel militer TNI di Nisam Antara, Aceh Utara, baru-baru ini telah menimbulkan ketegangan di daerah kejadian tersebut. Kerunsingan ini ditambah lagi dengan pernyataan-pernyataan dari Menteri Pertahanan Indonesia dan juga Panglima Kodam Iskandar Muda di mana dianjurkan supaya Aceh dikenakan DOM dan kegiatan militer ditambah giat lagi di daerah tersebut.
”Kami, dari MoU Helsinki Watch, yang terdiri daripada beberapa anggota tim perunding GAM dan aktivis Aceh, ingin meluruskan beberapa hal yang bersangkutan dengan perkembangan di Aceh,” tulisnya.
Sambungnya, pertama, pernyataan-pernyataan bahwa GAM telah dibubarkan dan istilah kalimat ’mantan GAM’ sangat mengelirukan dan salah pada tempatnya. Perjanjian Damai Helsinki, kata Bakhtiar, jelas diteken di antara kedua pihak yang bertikai, RI dan GAM. Kemudian kata dia lagi, sering di gunakan kalimat GAM dan RI di dalam butir-butir MoU dari halaman pertama sampai kepada akhir Dokumen MoU itu.
”Tidak ada kalimat atau butir-butir MoU yang mengatakan bahwa GAM wajib atau telah dibubarkan,” kata Bakhtiar.
Bakhtiar juga mempertegas, bahwa walaupun masih lagi terdapat butir-butir MoU yang belum dilaksanakan, GAM tetap komit untuk menjaga perdamaian sampai tercapainya damai yang abadi sesuai dengan tema perundingan ’Peace and dignity for all’ (Damai yang bermartabat untuk semua).
Kedua, mereka (MoU Helsinki Watch), meski terdapat tuduhan-tuduhan bahwa masih lagi terjadi tindakan-tindakan kekerasan dari anggota GAM yang dianggap kriminal, pengusutan kasus-kasus tersebut adalah pada tangan pihak kepolisian sebagaimana dalam butir-butir MoU.
Sebut Bakhtiar berikut:Point: 4.10 Polisi organik akan bertanggungjawab untuk menjaga hukum dan ketertiban di Aceh. Point: 4.11 Tentara akan bertanggungjawab menjaga pertahanan eksternal (luar) Aceh. Dalam keadaan waktu damai yang normal, hanya tentara organik yang berada di Aceh.
”Demi kedamaian yang berkelanjutan dan abadi, kami berharap supaya pengusutan kasus tersebut dipimpin oleh pihak kepolisian seterusnya, walaupun dengan bantuan TNI yang sekadarnya, agar menurunkan ’suhu panas’ yang semakin menaik di kawasan tersebut semoga rakyat tidak trauma kembali,” pungkasnya. (saniah ls/rilis)
