BANDA ACEH –Provinsi Aceh akan menjadi tuan rumah pada acara Rapat Koordinasi Gubernur se-Sumatera 2015 yang akan dilaksanakan di Hotel Hermes Palaceh selama 3 hari mulai tanggal 11 hingga 13 Mei 2015. Dalam Rakorgub ini akan dibahas delapan isu penting.
Ketua Panitia Rakorgub se-Sumatera, Abu Bakar Karim yang juga merupakan Kadis Bappeda Aceh dalam coffe morning, di salah satu warung kopi di Banda Aceh, Sabtu (9/5/2015) di Banda Aceh mengatakan, pertemuan antara gubernur se-Sumatera itu mengangkat tema “Terwujubnya Sinergi Pembagunan Wilayah Sumatera yang Maju, Mandiri dan Berkelanjutan Melalui Peningkatan Sumber Daya Alam yang Berkeadilan dalam Pembagunan Nasional”.
Kepada wartawan Abu Bakar Karim menjelaskan tujuan Rakorgub ini untuk membagun wilayah di Pulau Sumatera secara bersama yang dikemas dalam suatu rencana yang bersinergi antar provinsi, sehingga diharapkan tercipta pembagunan daerah seimbang.
Selain itu, rapat ini juga kata Abu Bakar Karim untuk mereview, evaluasi dan memilih, isu strategis sebagai kesepakatan pada Rakorgub 2013 di Provinsi Kepuluan Bangka Belitung serta tawaran isu-isu baru yang akan dipilih sebagai kesepakatan baru pada Rakorgub 2015.
“Ada delapan isu strategis nantinya akan dibahas di dalam Rakor Gubernur se-Sumatera itu dan serta isu lainnya,” sebut Abu Bakar Karim.
Isu strategis yaitu pertama, mempercepat pelaksanaan MP3EI koridor Sumatera. Kedua, mendorong pemerintah daerah menuju kemandirian dan keamanan pangan. Ketiga, mendorong peran pemerintah dan swasta untuk membagun kawasan industri hilir sesuai potensi daerah.
Keempat, menetapkan pelaksanaan “Visit Sumtera 2015”. Kelima, mendorong semua provinsi yang memiliki wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil se-sumatera untuk melakukan kerjasama pengembangan bidang ekonomi. Keenam, memperkuat manajemen pengelolaan BPBD masing-masing provinsi dalam penanggulangan bencana.
Ketujuh, mendukung provinsi Aceh atau Sumatera Utara sebagai tuan rumah PON XX pada 2020. Kedelapan, penguatan rencana aksi kesepakatan forum gubernur se-Sumatera dan mengawal sampai tertuang dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019. (agus)
