JAKARTA | Acehnews. Net – Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) menyetujui penggabungan sebagian tugas dan fungsi Kementerian Riset dan Teknologi ke Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, hingga menjadi Kemendikbudristek melaui rapat paripurna.
Sikap DPR RI ini mendapat tanggapan dari
Direktur Eksekutif Indo Barometer, M. Qodari. Ia pun mendukung Sekretaris Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah, Abdul Mu’ti untuk dipertimbangkan menjadi salah satu kandidat yang menjabat sebagai Menteri di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek).
Menurutnya hal ini bisa dilakukan, jika Presiden Jokowi merencanakan untuk merombak (reshuffle) kabinet.
“Waktu itu kan diproyeksikan menjadi calon Wakil Menteri Pendidikan tetapi kan batal, konon kabarnya karena Muhammadiyah kurang berkenan, sebab dari NU Yaqut Cholil Qoumas menjadi Menteri Agama,” tutur Qodari dalam keterangan tertulisnya, Selasa (13/4/2021).
Postur Kementerian sendiri, menurut Qodari menjadi proporsional, secara tradisi Menteri Pendidikan berasal dari latar belakang Muhammadiyah, sedangkan Kementerian Agama menjadi wilayahnya Nahdlatul Ulama (NU).
“Supaya imbang dan proporsional ada kemungkinan Prof. Abdul Mu’ti ini akan menjadi menjadi Menteri Pendidikan yang baru karena memang secara tradisi yang namanya Menteri Pendidikan itu biasanya punya latar belakang Muhammadiyah, sementara untuk NU jatahnya dari Menteri Agama, jadi klop kayaknya,” jelasnya.
Ditambah Qodari, Muhammadiyah akan mendukung bila Abdul Mu’ti diangkat jadi menteri, bukan wakil menteri sebagaimana tawaran pada reshuffle kabinet pada Januari 2021 kemarin.
Menurut Qodari, sosok Abdul Mu’ti yang juga Guru Besar Bidang Ilmu Pendidikan Agama Islam UIN Syarif Hidayatullah Jakarta itu merupakan sosok yang memiliki alam pemikiran moderat dan toleran. Hal itu, tentunya relevan di tengah suburnya paham radikal.
“Pendidikan jadi pintu menuju penyemaian pemikiran radikal versus toleran. Kebetulan topik pidato Guru Besar Prof. Abdul Mu’ti Cocok. Buku-buku yang ditulis Prof. Abdul Mu’ti menggambarkan pemikiran Islamnya yang moderat dan toleran,” tuturnya.
Kementerian Pendidikan menurut Qodari sudah saatnya dikembalikan kepada Muhammadiyah yang telah berpengalaman mengelola sekitar kurang lebih 162 perguruan tinggi di seluruh Indonesia, sementara tingkat Sekolah Dasar (SD), SMP dan SMA lebih banyak lagi sebagaimana data Agustus 2020.
“Cocok untuk Muhamadiyah karena Muhammadiyah itu punya Pendidikan Dasar dan Menengah, punya Pendidikan Tinggi, jadi punya skill soal Pendidikan Tinggi,” imbuh Qodari.
Penggabungan kedua institusi itu juga dianggap wajar karena masih satu rumpun demi mengoptimalkan kinerja Kementerian di masa mendatang.
“Saya melihatnya wajar, Kementerian ini digabungkan karena Mendikbud itu mengurusi Pendidikan Dasar dan Menengah kemudian Ristek Dikti itu pengaturan Pendidikan Tinggi. Kita tahu Pendidikan itu kan sebetulnya tidak terputus tapi merupakan suatu kesatuan di mana Pendidikan Menengah itu selanjutnya Pendidikan Tinggi,” demikian pungkasnya.(Saniah LS)
