AcehNews.net|BANDA ACEH – Dewan Perwakilan Rakyat Kota (DPRK) Banda Aceh mengkritisi belum berfungsi dengan baik Rusunawa Gampong Ilie, Kecamatan Ulee Kareng, Banda Aceh. Terbengkalainya hunian murah bagi masyarakat setempat itu disampaikan dalam rapat Paripurna yang digelar di ruang sidang utama gedung dewan setempat, Senin (02/08/2016).
Sidang Paripurna tersebut dipimpin oleh Wakil Ketua DPRK Banda Aceh, Heri Julius dan dihadiri para asisten dan kepala SKPK di lingkungan Pemko Banda Aceh.
“Masukan dan kritikan tersebut akan menjadi perhatian kami untuk ditindaklanjuti dalam rangka perbaikan dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat,” jawab Walikota Banda Aceh, Hj. Illiza Sa’aduddin Djamal SE, saat menyampaikan penjelasan atas usul, saran dan pendapat serta pemandangan umum DPRK Banda Aceh terhadap Rancangan Qanun (Raqan) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBK Banda Aceh 2015
Menjawab kritikan pedas dari DPRK Banda Aceh itu, Illiza mengatakan, bahwa Rusunawa yang sudah terbengkalai selama 4 tahun disebabkan beberapa fasilitas pendukung belum tersedia, seperti jaringan listrik dan air minum. Serta masih ada beberapa pekerjaan yang belum sempurna dilakukan. Sehingga bangunan tersebut belum diserahterimakan oleh Kementerian Perumahan Rakyat kepada Pemko Banda Aceh.
“Kami telah mengusulkan kepada pihak Kementerian PU agar kekurangan fasilitas yang belum tersedia pada Rusunawa tersebut agar segera difasilitasi sehingga pelaksanaan serah terima bangunan dapat segera dilaksanakan,” kata Illiza.
Lanjutnya, usulan Pemko Banda Aceh yang disampaikan ke Kementerian PU telah ditindaklanjuti melalui Satuan Kerja Non Vertical (SNVT) Aceh dengan sumber dana APBN 2016 dan saat ini dalam tahap renovasi dan penyelesaian secara menyeluruh.
Apabila bangunan tersebut telah selesai dilaksanakan secara keseluruhan, Pemko Banda Aceh akan mendorong pihak Kementerian PU untuk segera dilakukan serah terima.
“Insya Allah pada awal 2017 banguna Rusunawa di Gampong Ilie dapat fungsikan oleh pihak Politeknik Aceh,” kata Illiza lagi.
Menanggapi usul dan saran anggota dewan untuk meningkatkan kesejahteraan bagi PNS, Honorer dan Tenaga Kontrak, Illiza menyebutkan telah menginstruksikan TAPD untuk mengkaji hal tersebut agar dapat direncanakan pada APBK-P 2016.
“Kami merasa sangat antusias terhadap usulan dimaksud, dan hal ini ibarat gayung bersambut atas rencana yang akan kami itu kami mohon turut didukung oleh anggota dewan,” demikian harap Illiza. (zoel m)
