BANDA ACEH – Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Syiah Kuala (Unsyiah), T. Zulham SE, MSi dilantik dan dikukuhkan sebagai Ketua Ikatan Praktisi dan Ahli Demografi Indonesia (IPADI) Aceh periode 2014-2017. Sementara Sekretaris dijabat Drs. T. Iskandar Ben Hasan MS dan Bendahara Cut Zakia Rizki SE, MSi. Pelantikan dan pengukuhan dilakukan oleh Ketua IPADI Pusat, Prof. Dr. Prijono Tjiptojerijanto di Hermes Hotel, Banda Aceh, Senin (17/11).
Turut hadir pada pelantikan dan pengukuhan tersebut Asisten III Setda Aceh, Dr. Muzakkar SH, MSi, Kepala Perwakilan BkkbN Aceh, Drs. M. Natsir Ilyas M.Hum, sejumlah Kabid dijajaran Perwakilan BkkbN Aceh. Kegiatan ini dihadiri sekira 60 undangan.
Prijono Tjiptojerijanto dalam sambutan dan sekaligus arahannya mengatakan, Program KB Nasional telah dirintis sejak dasarwarsa 1970-an telah menurunkan angka kelahiran secara cukup menyakinkan. Namun demikian kurun waktu 10 tahun terakhir mengalami stagnansi. Hal ini disebabkan kurang dukungan dari pemerintah terhadap program-program KB.
Lanjutnya, keberhasilan program KB nasional yang umumnya diukur dengan Total Fertility Rate (TFR) dan berhasil diturunkan dari 5,6 per 1000 wanita usia subur (usia 15-49 tahun) pada tahun 1970 menjadi 2,6 per 1000 wanita usia subur. Pada 2007 dan 2012 angka tersebut tetap sebesar 2,6 (hasil SDKI 2012).
Disisi lain, jelas Prijono, laju pertumbuhan penduduk yang diprakirakan dapat diturunkan menjadi 1,27% per tahun pada 2010 ternyata masih cukup tinggi yaitu 1,49% per tahun (Sensus Penduduk 2010).
“Penduduk Indonesia diprakirakan akan terus bertambah. Sampai dengan 2050 penduduk Indonesia diprakirakan akan berjumlah 230 hingga 270 juta jiwa, tergantung bagaimana keberhasilan program KB,” jelas Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (UI) ini lagi di Banda Aceh.
Untuk itu, di akhir pemaparannya, Ketua IPADI Pusat ini mengatakan, Presiden selaku kepala pemerintahan perlu dibantu oleh mereka yang benar-benar ahli dalam bidang kependudukan dan memiliki kemampuan ekonomi makro dari kacamata kependudukan.
“Presiden perlu memiliki penasehat di bidang kependudukan. Penasehat ini dapat bekerjasama dengan berbagai lembaga untuk melakukan kajian, analisis, atau simulasi kebijakan yang diperlukan. Begitu pun dengan kepala daerah,” tuturnya.
Sementara itu, Kepala Perwakilan BkkbN Aceh, Drs. M. Natsir Ilyas, M.Hum dalam pidato sambutannya mengatakan, Pengurus IPADI Aceh ini pertama kali dilantik dan dikukuhkan di Aceh, diharapkan bisa memberi sumbangsi dan pemikiran untuk keberhasilan program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK).
IPADI sebagai mitra kerja BkkbN sebagaimana mitra kerja yang lainnya, dapat berperan sebagai motivator atau corong untuk program KKBPK di Aceh. Hal ini menurutnya, guna untuk mempercepat tata keluarga yang berkualitas di Aceh. Sehingga terciptanya keluarga sakinah mawaddah warahmah.
Asisten III Setda Aceh, Muzakkar pada kesempatan itu mengatakan hal yang sama, ia mengatakan kepada wartawan dengan adanya IPADI di Aceh, diharapkan ke depan dapat membantu pemerintah Aceh dalam menyelesaikan permasalahan-permasalah kependudukan.
Karena di IPADI berkumpulnya para praktisi dan ahli demografi sehingga pengurus IPADI sebanyak 30 orang tersebut dapat bersinergi dengan pemerintah, menyelesaikan persoalan-persoalan kependudukan yang kini mulai meresahkan.
“Selama ini Pemerintah Aceh sangat mendukung program KKBPK. Pemerintah tidak bisa bekerja sendiri untuk itu perlu bersinergi dengan IPADI dan BkkbN dalam memecahkan persoalan kependudukan yang semakin hari semakin meresahkan. Karena bicara soal kependudukan tak lepas dari persoalan kesejahteraan masyarakat dan juga persoalan perekonomian keluarga,” tuturnya.
Ketua IPADI Aceh, T. Zulham mengatakan, selesai pelantikan, pengurus IPADI Aceh duduk bersama menyusun program-program kerja mereka. Dia juga mengatakan, sebagaimana yang diharapkan banyak pihak, IPADI Aceh akan menjalin kerja sama dengan pemerintah Aceh dan kepala daerah lainnya di Aceh untuk memberi masukan dan nasehat tentang bagaimana menekan laju pertumbuhan penduduk di Aceh. (saniah ls)
