Plt Gubernur Aceh, Nova Iriansyah dan Wakil Ketua TP PKK Aceh, Dyah Erti Idawati. | Ist
Pemerintah Aceh melalui TP PKK Aceh menggelar pertemuan bersama Unicef guna membahas isu dan aksi penangan stunting. Pertemuan tersebut digelar di Pendopo Wakil Gubernur Aceh, Banda Aceh, Selasa lalu (7/3/2019).
Turut hadir dalam pertemuan itu Perwakilan Deputi Unicef Indonesia, Robert Grass, Ketua Nutrisi Unicef Indonesia, Jee Hyun Rah dan Andi Yogato.
Wakil Ketua TP PKK Aceh, Dyah Erti Idawati saat menjadi narasumber pada kegiatan Perwakilan BKKBN Aceh. | Saniah LS
Wakil Ketua TP PKK Aceh, Dyah Erti Idawati, mengatakan Pemerintah Aceh optimis dan berkomitmen untuk mengurangi jumlah anak penderita stunting di Aceh. Pemerintah Aceh, kata Dyah, kini telah memprogramkan Rumoh Gizi di setiap kabupaten dan kota guna menurunkan stunting.
Sementara itu, Perwakilan Unicef Indonesia, Andi Yogato mengatakan, pihaknya sangat mendukung langkah Pemerintah Aceh untuk menurunkan stunting. Salah satu cara menurunkan penyakit tersebut adalah dengan melakukan kerjasama antar stakeholder.
Bersama Unicef membahas pencegahan stunting. | Ist
“Kita harus singkron dan melibatkan seluruh stakeholder untuk menangani stunting. Bicara soal stunting tidak hanya soal persoalan malnutrisi, tapi soal sanitasi juga perlu diperhatikan,” ujar Andi.
Andi mengatakan, saat ini Unicef dan Pemerintah Aceh melakukan pilot project penurunan stunting di empat kabupaten dan kota. Yaitu, Aceh Singkil, Aceh Jaya, Sabang dan Simeulue.
Deklarasi
Geunting, Gerakan Upaya Pencegahan dan Penanganan Stunting di Blang Padang Banda Aceh, 3 Maret 2019. | Ist Lalu
Sebelumnya Pemerintah Aceh melakukan gerakan pencegahan dan penanganan stunting, untuk membebaskan anak dari stunting di tahun 2022. Deklarasi ini digelar di Lapangan Blang Padang, Banda Aceh pada 3 Maret lalu yang langsung dihadiri Plt Gubernur Aceh, Nova Iriansyah.
Nova mengatakan, kondisi stunting di Aceh memprihatinkan, termasuk wilayah yang memiliki anak penderita stunting tertinggi di Indonesia. Data dari Unicef menyebutkan, prevalensi stunting di Aceh mencapai 37,9 persen. Dan Aceh berada di posisi ketiga tertinggi di Indonesia.
“Deklarasi pencegahan dan penanganan stunting sangat penting, karena Indonesia sedang mempersiapkan generasi terbaik dalam menyongsong bonus demografi di tahun 2025 hingga 2036,” kata Nova.
Lanjutnya, deklarasi Gerakan Upaya Pencegahan dan Penanganan Stunting (Geunting) bertujuan mengikat komitmen dan kerjasama pemerintah daerah, tokoh agama, tokoh masyarakat, akademisi, dunia usaha dan setiap organisasi beserta seluruh rakyat untuk membebaskan Aceh dari stunting pada tahun 2022.
“Saya berharap semua pihak dan sektor harus turut berperan dalam upaya pencegahan dan penanganan stunting di Aceh, karena sangat berimbas bagi pembangunan karakter sumberdaya manusia dan mental generasi penerus bangsa,” seru Nova.
Nova mengimbau para bupati dan wali kota untuk segera melakukan aksi-aksi nyata di lapangan agar dua tahun mendatang angka stunting di Aceh dapat turun. “Target minimalnya tentu di bawah rata-rata nasional,” harap Nova.
Stunting adalah kondisi di mana tinggi badan seseorang jauh lebih pendek dibandingkan tinggi badan orang seusianya. Penyebab utama stunting karena kekurangan gizi kronis sejak bayi dalam kandungan hingga masa awal anak lahir, biasanya tampak setelah anak berusia 2 tahun.
Saat ini, Plt Gubernur telah menerbitkan Peraturan Gubernur Nomor 14 tahun 2019 tentang Pencegahan dan Penanganan Stunting Terintegrasi di Aceh. Pergub ini hadir sebagai landasan untuk menggalang komitmen para pihak untuk mengakomodir kebutuhan pelayanan bagi setiap anak di daerah ini. (adv)
