Terbatasnya Jumlah Tenaga Penyuluh KB di Indonesia, Presiden Jokowi Setuju Ditambah

JAKARTA | AcehNews. Net – Apa yang dikerjakan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), dinilai Presiden Republik Indonesia,
Joko Widodo, sangat strategis bagi masa depan bangsa dan negara karena keluarga adalah tiang Negara.

“Jika keluarga berkualitas maka Indonesia akan berkualitas dan sejahtera,” kata Presiden Jokowi pada Pembukaan Rapat Koordinasi Nasional Kemitraan Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) Tahun 2021 di Istana Presiden, Jakarta, Kamis (28/1/2021).

Presiden Joko Widodo menyampaikan terimakasih, apresiasi dan penghargaan pada seluruh jajaran BKKBN dan kader penggeraknya di desa-desa dan kampung-kampung. Jokowi mendapat informasi dari Kepala BKKBN bahwa kader dan sub penyuluh KB seluruhnya berjumlah 1,2 juta dan Penyuluh KB PNS sebanyak 13 ribu dan non PNS sebanyak 9600.

“Tadi Dokter Hasto menyampaikan agar ini bisa ditambah, saya jawab bisa. Karena memang yang dibutuhkan saat ini yang ada dilapangan, operasional dan langsung bisa menyentuh masyarakat sehingga bisa bekerja melakukan pembinaan penyuluhan pelayanan KB ditengah masyarakat. Mewujudkan Kampung KB diseluruh penjuru tanah air, mewujudkan keluarga berkualitas, bahagia, dan sejahtera,” kata Jokowi.

Lanjutnya, kehadiran kader KB dan penyuluh KB bukan hanya untuk pengendalian penduduk tetapi juga memiliki tujuan besar meningkatkan kualitas hidup keluarga dalam rangka mewujudkan keluarga kecil, sehat berkualitas, bahagia dan sejahtera.

“Saya mengajak BKKBN beserta seluruh jajarannya untuk menggunakan strategi yang berbeda dalam melakukan pendampingan dan pemberdayaan karena kelompok sasaran binaan utamanya adalah generasi muda, keluarga muda yang lebih berkarakter digital aktif di media sosial oleh karena itu metode komunikasi BKKBN juga harus berubah berkarakter kekinian, penyampaian informasi gunakan media-media yang kekinian sehingga pesan bisa tersampaikan ke sasaran,” tegasnya.

Selanjutnya, Presiden Jokowi menyampaikan, sosialisasi yang dilakukan bukan hanya perihal jumlah anak, jarak antar kelahiran sangat penting dan yang tidak kalah penting adalah membangun ketahanan keluarga secara utuh dalam berbagi bidang seperti kesehatan, ekonomi, pendidikan anak. dan kebahagian keluarga, gizi, kualitas sanitasi, lingkungan.

Ia juga meminta kepada BKKBN, angka stunting saat ini angkanya 27,6 persen target di 2024 menjadi 14 persen bukan angka yang mudah, tetapi meyakini kalau lapangan dikelola dengan manajemen yang baik angka ini bukan angka yang sulit dicapai.

“Sudah didesain konsolidasi anggaran dan program Kementerian Lembaga yang berkaitan dengan kegiatan ini akan seperti apa, ini menjadi tugas Bapak dan Ibu semua karena persoalan stunting harus mendapatkan perhatian serius. Dengan koordinasi Kemenko PMK dengan Kepala BKKBN sebagai Ketua Pelaksana, mulai saat ini BKKBN memegang kendali pencegahan stunting,” demikian tandasnya.

Kepala BKKBN, Hasto Wardoyo, menyahuti arahan Presiden Jokowi mengatakan, pada Rapat Terbatas (Ratas) Program Percepatan Penurunan Stunting 25 Januari 2021, seusai arahan dari Presiden RI, BKKBN mendapatkan mandat dan kepercayaan untuk menjadi Ketua Pelaksana Program Percepatan Penurunan stunting.

“BKKBN siap untuk mengoordinasikan upaya percepatan penurunan stunting ini melalui kerjasama lintas Kementerian/Lembaga, lintas sektor serta lintas pemerintah Pusat dan Daerah (sampai dengan tingkat desa). BKKBN siap mengerahkan dukungan 13.734 tenaga PKB/PLKB dan 1 juta kader yang tersebar di seluruh desa. Mempertimbangkan dampak pandemi covid-19 serta pemenuhan target penurunan stunting menjadi 14 persen di tahun 2024,” demikian kata Hasto.

Menurut data hasil Sensus Penduduk (SP) Tahun 2020 menunjukkan bahwa jumlah penduduk Indonesia sampai dengan tahun 2020 sebanyak 270,2 juta jiwa. Sehingga total penduduk Indonesia telah bertambah sebanyak 32,56 juta jiwa dibandingkan hasil SP 2010, dengan Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) dalam dekade terakhir sebesar 1,25 %. Hal ini mengindikasikan bahwa melalui program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana), LPP telah berhasil diperlambat bila dibandingkan dengan periode 2000-2010 yang mencapai 1,49 % per tahun.

Tahun 2021 pemerintah telah menargetkan pencapaian sasaran strategis program Bangga Kencana yaitu: menurunkan angka kelahiran total (total fertility rate/TFR) menjadi 2,24 per-WUS dan angka kelahiran remaja usia 15-19 tahu menjadi 24 kelahiran per 1000 WUS usia 15-19 tahun; Meningkatkan prevalensi pemakaian kontrasepsi modern (modern contraceptive prevalence rate/mCPR) menjadi sebesar 62,16 persen; Menurunkan kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (Unmet Need) menjadi 8,30 persen; Meningkatkan median usia kawain pertama perempuan menjadi 22 tahun dan meningkatkan Indeks Pembangunan Keluarga menjadi 55. (Saniah LS)

Advertisements

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *