BANDA ACEH | AcehNews.net – Tim Sekretariat Kabinet Republik Indonesia mengunjungi Provinsi Aceh, untuk mengevalusi Kampung Keluarga Berencana (KB) yang telah dibentuk sejak 2016 lalu. Dari tingkat kabupaten hingga kecamatan yang total jumlahnya sebanyak 312 Kampung KB.
Tim Setkab RI, Wahyu Pujiastuti, Endang Sugiati, Ika Wardya Putri dan dari Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BkkbN) Pusat, Yusna Afrilda dan Yulinda.
Ketua tim yaitu Wahyu Pujiastuti yang juga merupakan Kepala Bidang Kesehatan, Kependudukan dan Keluarga Berencana Sekretariat Kabinet RI, sebelum terbang ke Jakarta, Jumat pagi (13/4/2018) lalu mengatakan, kunjungan kerja mereka ke Aceh untuk Penyusunan Rekomendasi Bidang Kependudukan dan KB Tentang Program Kampung KB.
“Tim kami yang didampingi tim dari Perwakilan BkkbN Aceh dan OPD KB Kota Banda Aceh mengunjungi Kampung KB di Gampong Tibang, Kecamatan Syiah Kuala dan Gampong Doi, Kecamatan Ulee Kareng. Dari evaluasi yang kami lakukan selama kami di Aceh, ternyata Program Kampung KB belum berjalan maksimal di sini, sebagaimana sesuai harapan Presiden Jokowidodo,” kata Wahyu Pujiastuti.
Untuk itu, kata Puji (panggilan akrabnya), timnya telah mencatat segala permasalahan dan masukan dari masyarakat, keuchik (kepala desa), camat, PLKB (Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana), dan perwakilan lintas sektor yang hadir, untuk dilaporkan dan dicari solusi agar program Kampung KB bisa berjalan maksimal dan disesuai kearifan lokal Aceh, syariat Islam.
“Kita berharap pemerintah daerah dalam hal ini lintas sektor terkait dapat terlibat secara konkuren (bersama-sama), terintegrasi tentunya, melaksanakan program pembangunan di Kampung KB, baik itu membangun sumber daya manusia, ekonomi, pendidikan, hingga pembangunan infrastruktur yang dibutuhkan masyarakat di Kampung KB. Perlu di ingat Program Kampung KB bukan tangung jawab BkkbN saja, tetapi semua dinas terkait ikut juga terlibat di dalamnya,” kata Puji.
Aceh, kata Puji, jika dibandingkan daerah lain, sangat jauh tertinggal perkembangan Kampung KB nya, sejak di launching. Sebut Puji, timnya melihat sejauh ini, dinas terkait belum lagi menjalankan program kerjanya secara “keroyokan” di Kampung KB, padahal pemerintah daerah sudah berkomitmen menjalankan program Nasional dari Presiden Jokowidodo ini, sebagaimana amanah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintah Daerah.
“Gapura Kampung KB saja belum ada, juga tanda-tanda lain bahwa pelaksanaan program pembangunan yang terintegrasi lintas sektor belum berjalan, Aceh jauh tertinggal jika dibandingkan daerah lain, seperti di Sumatera Barat maupun di Pulau Jawa. Untuknitulah tujuan kami ke Aceh ingin melihat, sejak dibentuk, sudah berjalan sejauh mana program Kampung KB di sini,” katanya lagi.
Puji mengatakan, permasalahan dan masukan yang ada akan dilaporkan kepada kementerian terkait dan Presiden, serta juga untuk percepatan keluarnya Inpres Kampung KB yang sedang digodok di pusat.
Dia berharap, dengan adanya Inpres Kampung KB, dimana nantinya 17 kementerian, BkkbN, dan serta pemerintah daerah, mengintervensi program Kampung KB, sehingga kesejahteraan masyarakat yang berada di Kampung KB cepat tercapai.
Tim dari Sekretariat Kabinet RI dan BkkbN Pusat berada di Aceh dari 10 hingga 12 April 2018. (saniah ls)
