BANDA ACEH – Asisten Administrasi Pemerintahan, Pemerintah Kota (Pemko) Banda Aceh, Tarmizi Yahya meminta para keuchik (lurah/kepala desa) di kotanya melakukan sosialisasi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013. Juga meminta menyampaikan kepada warga gampong (desa), segala urusan yang terkait dengan administrasi kependudukan gratis, tidak dipungut sepersen biaya apapun.

“Keuchik harus gencar mensosialisasikan Undang-Undang Nomor 24 kepada warga. Juga harus disampaikan ke warga, semua pengurusan andiministrasi kependudukan digratiskan pemerintah, sehingga masyarakat tidak perlu segan mendatangi kantor Disdukcapil dengan alasan tidak ada biaya,” kata Tarmizi kepada sekira 90 keuchik yang menjadi peserta pada acara sosialisasi UU Nomor 24 Tahun 2013 yang digelar Kamis kemari di Aula Balaikota Banda Aceh.

Tarmizi mengatakan, sosisalisasi ini sangat penting ketika banyak perubahan kebijakan dalam administrasi kependudukan yang diatur dalam perubahan UU Nomor 24 Tahun 2013. Jelasnya, terjadi perubahan di beberapa substansi dalam UU 23 Tahun 2006, antaranya pelaporan kelahiran, pelaporan kematian, pengesahan anak, akta kelahiran, dan juga masa berlaku Kartu Tanda Penduduk elektronik (e-KTP).

“Ini perlu dicatat, mayoritas masyarakat mendatangi kantor hanya ketika membutuhkan dokumen kependudukan, tetapi sering mengabaikan data yang semestinya juga mereka laporkan, seperti laporan kematian, kelahiran, perceraian dan lainnya. Sementara data itu dibutuhkan Disdukcapil dan masyarakat itu sendiri nantinya,” ungkap Tarmizi.

Untuk itu, kata Tarmizi, Pemko Banda Aceh sangat mengharapkan peran aktif dari para keuchik sebagai ujung tombak pemerintahan yang langsung berhadapan dengan masyarakat, agar menyampaikan hal tersebut kepada warganya.

Sementara itu, Kepala Disdukcapil Kota Banda Aceh Syahrullah mengatakan, tujuan digelarnya sosialisasi salah satunya adalah untuk memberikan pengetahuan dan memudahkan masyarakat untuk mendapatkan pelayanan administrasi dan dokumen kependudukan secara gratis. (zoel m)