BANDA ACEH – Komite Percepatan Pembentukan Provinsi (KP3) Aceh Leuser Antara (ALA) menyatakan, bahwa pembentukan Provinsi ALA bukan untuk mengecilkan Aceh, tapi untuk mensejaterakan masyarakat.
“Pemekaran ini untuk kesejateraan masyarakat, bukan untuk pentingan politik atau pejabat tertentu,” ujar Ketua Harian KP3 ALA, Nawi Sekedang, kepada wartawan dalam jumpa pers di Banda Aceh, Jumat (27/10).
Menurutnya pemekaran provinsi ALA ini merupakan aspirasi dari masyarakat di enam kabupaten/kota di Aceh untuk mengejar ketertinggalan pembangunan serta mewujudkan percepatan kesejahteraan masyarakat di wilayah tersebut.
“Hampir seluruh masyarakat di enam kabupaten tersebut masih hidup di bawah garis kemiskinan karena kurang mendapatkan perhatian serius dari pemerintah Aceh,” sebut Nawi.
Menurutnya, padahal Aceh memiliki anggaran yang cukup besar setiap tahunnya yang dialokasikan dari Pemerintah pusat, tapi untuk pembagian anggaran untuk wilayah Aceh Tengah dan Aceh bagian Barat-Selatan sangat kecil.
“Kami dari Aceh Tengah dan Aceh Barat-Selatan seakan di anak tirikan oleh Pemerintah Aceh, dalam pembagian dana kami pasti di anak tirikan, itu yang kami rasakan selama ini,” kata Nawi.
Oleh karena itu, untuk mensejahterakan masyarakat Aceh Tengah dan Aceh Barat Selatan, maka pemekaran harus segera dilakukan untuk mempercepat pembagunan dan kesejateraan masyarakat di wilayah tersebut.
Lebih lanjut, Nawi menambahkan, bahwa pembentukan Provinsi ALA ini bukanlah sebuah kejahatan negara, tapi sebuah keharusnya untuk menciptakan perdamaian dan kesejateraan masyarakat di wilayah tersebut.
“Kita optimis target pembentukan Provinsi ALA akan terealisasi paling lambat pada akhir 2017 nantinya. Minimal 2017 Provinsi ALA sudah terbentuk,” pungkas Ketua Komite Percepatan Pembentukan Provinsi ALA kepada wartawan di Banda Aceh.
Enam Kabupaten/kota yang akan bergabung dengan Provinsi ALA di antaranya Kota Subulussalam, Kabupaten Aceh Singkil, Gayo Lues, Bener Meriah, Aceh Tengah dan Aceh Tenggara.
Sementara itu, tokoh masyarakat ALA, Linggadinsyah menambahkan, pembentukan Provinsi ALA ini rill dari keinginan masyarakat sendiri, bukan dari pihak yang berkepentingan untuk mencari jabatan. (agus)
