BANDA ACEH – Pemerintah provisnsi Aceh diharapkan dapat memperhatikan kesejateraan para nelayan kecil yang ada di seluruh daerah pesisir pantai, hal itu sebagai upaya untuk mendorong perekonomian masyarakat.
“Bagaimana nelayan kecil di Aceh bisa sejatera, kalau pemerintah saja tidak fokus pada pengembangan nelayan kecil di wilayah pesisir,” ujar Sekjen KuALA, Marzuki, Selasa (7/4/2015) pada peringatan Hari Nelayan Nasional, di Banda Aceh.
Menurut Marzuki, selama ini Pemerintah Aceh lebih fokus pada program-program besar seperti pengembangan pelabuhan bebas, program segitiga emas perikanan yaitu pengembangan pelabuhan Lampulo, Idi Rayeuk, dan Lahan Haji serta pengadaan boat 30 GT.
Seharusnya, Pemerintah Aceh lebih fokus pada nelayan-nelayan kecil yang perlu pengembangannya, jangan hanya fokus pada program yang menguntungkan saja. Dia menambahkan, seharusnya program-program yang harus diutamakan oleh pemerintah adalah melakukan normalisasi muara/kuala yang sudah dangkal, baik karena dampak tsunami maupun sendimentasi banjir bandang.
Jelasnya, dalam Qanun Nomor 7 Tahun 2010 tentang Perikanan yaitu pengembangan pelabuhan perikanan kecil dan tradisional, sudah mengatur tentang itu semua, namun pemerintah Aceh selama ini sama sekali tidak komit terhadap keberlanjutan sumber daya pesisir dan laut Aceh. Hal itu dapat dilihat dari sangat kecilnya anggaran yang dikucurkan untuk program konservasi.
“Padahal, nelayan dan masyarakat pesisir ingin terus menjaga dan melestarikan sumber daya pesisir dan laut disekitar mereka, malah pemerintah tidak menyambut baik keinginan nelayan,”kata Marzuki.
Sementara tentang maraknya pencurian ikan dan pengrusakan sumber daya pesisir dan laut yang dilakukan oleh para nelayan luar Aceh, kata Marzuki, ini akibat lemahnya pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah maupun pihak keamanan.
“Nelayan asing bebas masuk mengambil ikan di laut Aceh, bahkan mereka mengunakan pukat trawl harimau untuk mengeruk hasil laut Aceh, apalagi pengawasan laut harus melapor ke PSDKP Belawan, karena di Aceh hanya ada Satker PSDKP dibeberapa titik, itupun tidak dilengkapi dengan fasilitas pengawasan,”tambahnya.
KuALA mengharapkan kedepan Pemerintah Aceh lebih memperketat pengawasan di perairan laut Aceh dan juga lebih fokus pada program-program yang dapat meningkatkan ekonomi masyarakat di wilayah pesisir pantai. (agus)
