BANDA ACEH | AcehNews.net – Anggota Komisi Hukum dan Keamanan DPR RI , Nasir Djamil meminta kepada aparat penegak hukum di Kabupaten Pidie agar mampu mengawasi dan mengarahkan dana desa sehingga tidak bermasalah dengan hukum.
Hal ini disampaikan Nasir Djamil, saat bersilaturrahim ke Kantor Pengadilan Negeri (PN) Sigli, Kamis (28/12/2017). Kunjungan resesnya ini disambut Ketua PN Sigli, Bakhtiar SH, Kajari Pidie, Effendi SH. M.Hum, dan Kapolres Pidie, Andy NS Siregar.
“Jika dana desa dikorupsi, maka bukan saja pembangunan desa yang terhambat, citra masyarakat setempat juga ikut ternoda,” kata Nasir Djamil.
Politisi asal Aceh tersebut mengatakan bahwa dirinya kerap menerima informasi masih ada perangkat desa yang belum mampu mengoptimal dan memaksimalkan dana desa untuk kesejahteraan masyarakat desa. Padahal di desa itu Kata Nasir Djamil, ada dua sumber anggaran di desa, yaitu dana gampong bersumber dari APBK dan dana desa dari APBN.
“Justru yang terjadi sekarang ini, banyak kepala desa yang terjerat dengan hukum karena penyalahgunaan anggaran desa”, ujar Nasir Djamil.
Anggota dewan ini meminta aparat penegak hukum bisa membantu mengarahkan dan mengawasi, agar dana desa tepat sasaran dan mampu meningkatkan daya dan hasil potensi yang ada di tengah masyarakat.
Pemerintah kata dia, mengalokasi dana desa karena mayoritas penduduk Indonesia banyak tinggal di perdesaan. Apa lagi, lanjutnya, salah satu nawacita Presiden Jokowi adalah membangun Indonesia dari pinggiran.
“Saya minta kepolisian, kejaksaan, dan peradilan bisa membantu melakukan penyuluhan hukum terkait penggunaan dana desa. Jangan menakut-nakuti perangkat desa,” ujarnya.
Dalam kesempatan itu, Nasir Djamil juga mendapat masukan agar pemerintah mengevaluasi dana desa. Sebab, dalam pengamatan penegak hukum, dana desa berpotensi dan kerap menimbulkan keretakan sosial antar masyarakat. Bahkan, tak jarang orientasi menjadi kepala desa karena ada dana desa yang relatif besar. (hafiz)
