BANDA ACEH - Ridwan Abu Bakar alias Nek Tu meminta kepada Ketua Umum Dewan Pimpinan Aceh Partai Aceh (DPA-PA), Muzakir Manaf dan Majelis Tuha Peuet Partai dapat menunda penetapan ketua definitif Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA).
“Saya berharap penetapan Ketua Dewan Definitif ditunda kerena ada persoalan yang terganjal regulasi dan koinstitusi di internal Partai yang belum diselesaikan,”kata Nek Tu kepada wartawan dalam konferensi pers di Zakir Kopi, beberapa hari lalu, di Banda Aceh.
Sementara penyebab kericuhan pada sidang paripurna, Nek Tu mengatakan, penyebab kericuan itu berawal Muharuddin tidak mengindapkan intruksi dia sampaikan tentang keabsahan arahan Majelis Tuha Peuet partai dan rekomendasi 14 DPW-PA yang menurut Nek Tu telah mengamanahkan dirinya sebagai ketua definitif DPRA periode 2014-2019.
Dalam dokumen itu jelas Nektu, terdapat 14 Dewan Pimpinan Wilayah Partai Aceh (DPW PA) dari 23 kabupaten/kota yang merekomendasikan dan rekomendasi dari Tuha Peut (Dewan Penasehat Partai) mengusulkan dia menjadi pimpinan DPR Aceh.
Bahkan, jelasnya lagi, Ketua Umum Partai Aceh, Muzakir Manaf pada tanggal 14 Desember 2014 telah mengirim surat kepada DPW-PA seluruh Aceh agar mengirim usulan nama calon ketua DPRA.
“Namun, saya kecewa dengan sikap Muzakir Manaf yang tidak menindak lanjutkan arahan tersebut. Ini membuktikan Mualem telah sengaja melanggar titah dan arahan wali. Mualem juga telah melanggar apa yang telah disepakati dalam surat itu,” ujar Nek Tu.
Dalam dokumen itu disebutkan dalam poin pertama calon ketua DPRA ditetapkan melalui penyaringan nama-nama yang dikirim oleh Daerah Pemilihan (Dapil) masing-masing. Kemudian poin kedua disebutkan setiap Dapil boleh mengirim satu calon nama berdasarkan kesepakatan wilayah.
“Saya mempertahankan ini bukan karena terlalu ambisi ingin menjadi ketua DPRA, tetapi ini sesuai dengan amanah yang diberikan kepada saya, dan saya dipilih oleh 14 DPW PA. Sedangkan untuk Muharuddin tidak satu kabupaten/kota pun mengusulkannya, sisa 7 DPW-PA itu mengusulkan nama lain,”ungkapnya.
Nek Tu bahkan mencontohkan metode pemilihan ketua DPRA pada periode lalu. Saat itu Tuha Peut Partai bersama unsur pimpinan Partai Aceh duduk musyawarah bersama untuk menentukan pimpinan DPRA.
“Partai ini bukan milik Mualem, milik semua rakyat Aceh, kalau Tuha Peut tidak lagi didengar, mau dibawa kemana partai ini,” pungkasnya mengakhiri pernyataannya kepada wartawan di Zakir Kopi, Banda Aceh bebera waktu lalu. (agus)
