BANDA ACEH – Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI, Prof Dr Yohana Susana Yembise, melakukan kunjungan kerja kedua gampong (desa) yang menjadi pilot project Pos Kekerarasa dalam Rumah Tangga (KDRT), Senin pagi (27/4/2015) di Banda Aceh.

Dua dari 20 desa yang menjadi pilot project Pos KDRT di Banda Aceh yaitu kelompok penguatan yang ada di Gampong Merduati dan Lampulo, Banda Aceh,

Yohana dalam kunjungan kerjanya itu, terlihat mengenakan kerudung, menteri perempuan pertama dari Papua ini mengaku sangat senang bisa mengunjungi Aceh, khususnya Kota Banda Aceh yang walikotanya adalah perempuan.

Agenda utama Menteri Yohana di Banda Aceh yaitu meresmikan Pos KDRT di Gampong Merduati dan melihat langsung penguatan ekonomi kaum perempuan di Gampong Lampulo. Gampong terparah diterjang tsunami. Kedua gampong ini sebagai salah satu desa pilot project  Pos KDRT di Aceh,

Walikota Banda Aceh, Hj Illiza Sa’aduddin Djamal SE ikut mendampingi Menteri PP dan PA RI dari kabinet Jokowi-JK tersebut. Politisi dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Kota Banda Aceh itu tidak sendiri, dia dampingi Kepala Bidang Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (BP3A) Aceh, Dahlia dan Kepala BPP dan KB Kota Banda Aceh, Badrunnisa.

Sebelum menggelar pertemuan di Balee Inong setempat, Menteri Yohana dengan didampingi Illiza menyempatkan diri untuk menyapa dan bernyanyi bersama dengan puluhan anak-anak TK yang turut hadir di sana.

Dalam sambutannya, Yohana mengatakan, permasalahan yang dialami  kaum perempuan merupakan isu global dan kerap dibicarakan di skala internasional. “Sebagai pilot project Pos KDRT, tentu kehidupan perempuan di sini harus lebih baik dengan tetap menjaga nilai-nilai agama dan budaya.”

Ia juga mengapresiasi kasus-kasus KDRT di Aceh dan Banda Aceh yang bisa diselesaikan secara adat oleh tokoh masyarakat setempat tanpa harus berlanjut ke ranah hukum. “Terpenting Gampong Merduati ini harus bebas dari KDRT dan kekerasan terhadap anak,” katanya.

Sementara Walikota Illiza di hadapan menteri menyebutkan Pos KDRT di Banda Aceh sudah lama dirintis, namun realisasinya baru bisa diwujudkan akhir-akhir ini. “Kasus KDRT di Banda Aceh semakin meningkat, hal ini disebabkan semakin meningkatnya kesadaran masyarakat untuk melapor. Tahun ini, Januari hingga Maret sudah tercatat ada sebanyak 39 kasus KDRT di Banda Aceh,”sebut Illiza.

Saat ini, sambung walikota,Kota Banda Aceh sedang menuju Kota Layak Anak. “Salah satu aksi konkretnya adalah pengurusan akte kelahiran anak di Kota Banda Aceh tidak dipungut biaya alias gratis,”papar Illiza.

Hal lain yang disinggung Illiza adalah soal Balee Inong yang sudah terbentuk sejak 2007 lalu untuk menampung aspirasi dan mengembangkan potensi kaum perempuan. “Berbeda dengan PKK yang hanya fokus pada 10 program pokoknya, di Balee Inong kita juga melatih public speaking untuk meningkatkan keterlibatan perempuan di dalam masyarakat,” jelas Illiza.

Ia menambahkan, mengingat peran kaum perempuan dalam Musrenbang juga masih kurang, pihaknya juga menggagas terbentuknya Musyawarah Rencana Aksi Perempuan (Musrena) yang nantinya juga akan ditampung dalam Musrenbang.

“Ini semua kita lakukan untuk mengejar ketinggalan kaum perempuan. Berdasarkan hasil survei, tingkat partisipasi kaum perempuan di Banda Aceh saat ini tertinggi di Indonesia,”demikian Illiza mengakhiri pidatonya dalam menyambut Menteri PP dan PA RI, Prof Dr Yohana Susana Yembise di dua desa yang dijadikan pilot project Pos KDRT.

Setelah mengunjungi Ganpong Merduati, Menteri PP dan PA RI mengunjungi Gampong Lampulo. Di sini Yohana kembali berdialog dengan kaum perepuan pelaku usaha kecil menengah (UKM) yang tak lain adalah korban tsunami.

Yohana terkagum dengan produksi ikan kayu yang dihasilkan home industri di desa ini. Menteri PP dan PA RI ini pun meminta agar pembuatan ikan kayu ini bisa diajarkan juga kepada kaum perempuand di daerah asalnya, Papua.

“Jika desa-desa pilot project Pos KDRT ini berhasil diterapkan di Aceh dan Banda Aceh khususnya, maka akan menjadi model untuk diterapkan di daerah lain di Indonesia,” kata Yohana.

Yohana berharap,  kaum perempuan di Aceh bisa bangkit dan ikut serta berperan  dalam pembangunan. Apalagi kata Yohana, angka partisipasi kaum perempuan di Aceh cukup tinggi dibandingkan daerah lainnya di Indonesia.

“2030, perempuan di Aceh bisa setara dengan laki-laki. Perempuan di Aceh harus bisa bermitra dengan laki-laki. Jika hubungan baik ini bisa dilakukan di dalam rumah tangga, saya yakin KDRT tidak akan terjadi,” kata Yohana.

Sementara itu, Kabid BP3A Provinsi Aceh, Dahlia dalam laporannya menyebutkan, ada 198 kelompok penguatan di Aceh. Dari jumlah itu kata Dahlia, 20 kelompok berada di Kota Banda Aceh . Dahlia berharap kelompok-kelompok yang dibentuk ini  bisa menjadi contoh bagi daerah lain bagaimana kelompok ini melakukan penguatan ekonomi dalam membangun keluarga yang sejahtera. (saniah ls)