MERAUKE | AcehNews.net – Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 (Gugus Tugas Nasional) yang juga Kepala BNPB, Letjen TNI Doni Monardo bersama bersama Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Prof. Dr. Muhajir Effendy, S.Pd., MAP. dan Menteri Kesehatan (Menkes),Letjen TNI (Purn) Dr. dr. Terawan Agus Putranto, Sp.Rad., beserta rombongan berkunjung ke Kabupaten Merauke, Provinsi Papua,Rabu (8/7/2020).

Setibanya di bandara Mopah Merauke menggunakan Pesawat TNI AU, Boing 737/A-7306, rombongan disambut hangat oleh Wakil Bupati Merauke, Sularso, Ketua DPRD Merauke, Benny Latumahina bersama pimpinan Forkopimda (Danrem 174/ATW Merauke, Brigjen TNI Bangun Nawoko, Danlantamal Merauke, Brigjen TNI ( Mar) Lukman, S.T.,M.Si (Han), Kapolres Merauke, AKBP Ary Purwanto, Dandim 1707/Merauke, letkol Inf Eka ganta chandra,S.I.P. langsung melakukan lawatan ke Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Sota, wilayah perbatasan RI-Papua New Guinea (PNG).

Kemudian melakukan rapat koordinasi bersama Pemerintah Daerah dan Satuan Tugas Covid-19 Merauke, terkait pelaksanaan pencegahan penyebaran Covid-19 di wilayah Merauke di auditorium kantor bupati Merauke dilanjutkan peninjauan RSUD Merauke sebelum bertolak menuju Makasar.

Dari pertemuan tersebut, Menko PMK, Prof. Muhajir Effendy, mengapresiasi kinerja pemerintah Kabupaten Merauke dan Satuan Tugas Covid-19 Merauke dalam menanggulangi penyebaran Covid-19 yang sangat baik atas kerjasama antara TNI, POLRI dan Pemerintah Daerah Kabupaten. Merauke sehingga tidak ada korban jiwa.

“Saya memberikan apresiasi yang sangat tinggi atas kerja keras Bupati, Wakil Bupati, dan seluruh jajaran termasuk aparat TNI dan Polri. Dan ini perlu dipertahankan,” tuturnya dalam rapat koordinasi.

Meskipun penanggulangan Covid-19 di Merauke sudah sangat baik, Muhadjir meminta kepada seluruh aparat pemerintah daerah Merauke tidak lengah. Terutama dalam menegakkan protokol kesehatan di tempat umum, misalnya sekolah-sekolah sudah diperbolehkan untuk menerapkan pembelajaran tatap muka, dan penerapan di pasar tradisional.

Kata Menko Muhadjir, protokol kesehatan harus betul-betul diperhatikan dan diterapkan dengan ketat. “Jangan sampai sekolah nanti menjadi cluster. Kalau sekolah menjadi cluster Covid-19 itu beritanya itu bukan hanya di Indonesia, tetapi mendunia,” ujarnya lagi.

Selanjutnya ia meminta, kepada Wabup, agar pasar tradisional juga mohon diperhatikan betul, karena kluster baru umumnya di pasar tradisional,” pungkasnya.

Sementara itu, kepada awak media, Menko PMK mengatakan, dari laporan yang diterima terkait penyaluran bansos mulai dari PKH, BLT Desa, dan Bantuan Sosial Tunai (BST) untuk warga miskin baru sudah dilakukan dengan baik.

Menurutnya penyaluran Bansos di seluruh Papua sudah baik. Seluruh skema mulai dari, BLT Desa, BPNT, dan PKH sudah dilakukan dengan baik. Namun diketahui penyaluran masih minim. Maka dari itu, menurut dia, perlu kerja keras untuk segera mempercepat penyalurannya.

“Setahu saya berbagai macam skema bantuan itu, per 2 Juli kemarin saya lihat masih di bawah 40 persen. Ini memang harus kerja keras agar bantuan-bantuan bisa disampaikan,” lugasnya.

Dia berpesan, momentum pandemi Covid-19 harus dimanfaatkan untuk menyempurnakan semua sektor kehidupan. Tidak hanya sektor kesehatan, tetapi juga sektor kesejahteraan sosial juga perlu disempurnakan. Termasuk penyempurnaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dalam penyaluran Bansos, untuk masyarakat kurang mampu dan terdampak pandemi.

Selain itu menurutnya, fasilitas-fasilitas kesehatan khususnya dalam penanganan Covid-19 di Merauke masih minim. Seluruh kekurangan akan segera ditindak lanjuti untuk dipenuhi, dan kebutuhan yang diperlukan akan diinventarisir oleh Menkes dan Ketua GT. Karena menurut dia lagi, apabila fasilitas kesehatan di Merauke dapat diperkuat, maka jalan menuju reformasi kesehatan semakin terlihat.

“Kalau itu (fasilitas kesehatan) sudah bisa dipenuhi, rencana untuk reformasi di bidang kesehatan nasional bisa segera terwujud,” tegasnya.

Dikesempatan yang sama, Menkes, Letjen TNI (Purn) Dr. dr. Terawan Agus Putranto, Sp.Rad, mengungkapkan melihat etos kerja berfokus memperhatikan kesejahteraan tenaga medis.

“Saya dengan kepala dinas kesehatan berupaya supaya mereka semua termasuk tenaga medis sampai Puskesmas perbatasan bisa mendapatkan kesejahteraannya,” ujar dr. Terawan.

Dia menerima laporan terkait pembangunan RS Tipe B Merauke dari wakil bupati Merauke, diharapkan bisa segera terlaksana karena sudah dibangun pondasi dan tanah yang disediakan.

“Kita tinggal mengikuti sehingga membantu proses pengisiannya. Apakah nanti dari ADK atau pusat akan diatur setelah jadi pembangunannya. Kalau sudah jadi baru ketahuan kekurangannya dimana? Saya kira kerjasama ini terus kita tingkatkan dengan dinkes,” demikian pungkas Menkes seraya menambahkan, Kementrian Kesehatan RI menetapkan batasan tarif pemeriksaan rapid test sebesar Rp150.000 di seluruh Indonesia baik RS umum, swasta, klinik dan lainnya mulai 6 Juli 2020.

Pantauan AcehNews.net di lapangan, tampak Pangkogapwilhan III, Letjen TNI Ganip Warsito, SE.,MM., dan Pangdam XVII/Cenderawasih, Mayjen TNI Herman Asaribab ikut mendampingi rombongan Kepala BNPB, Menkes, dan Menko PMK. (Hidayatillah)