BANDA ACEH | AcehNews.net – Masih kurangnya terpantau dalam pemeberitaan terhadap pembangunan di kawasan daerah-daerah perbatasan atau pulau terluar khususnya di Aceh. Dinilai karena sulit dijangkau oleh media, serta kurangnya akses informasi dari pemerintah setempat.
Hal ini diungkapkan dalam workshop jurnalistik bertema “Optimalisasi Peran Jurnalis dalam Pemberitaan Hasil-hasil Pembangunan Daerah Perbatasan Guna Memperkokoh NKRI”.
Dalam diskusi yang digelar Harian Analisa perwakilan Banda Aceh dan Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kominfo) RI di Aula Lantai II, Gedung PWI Aceh, Selasa (30/1/2018) ini, menghadirkan sejumlah narasumber Bendahara PWI Aceh, Azhari, Ketua AJI Banda Aceh, Adi Warsidi, Penulis buku Jejak Jokowi di Gayo, Khalissuddin dan perwakilan Harian Analisa, Iranda Noviandi serta Bupati Bener Meriah, Ahmadi.
Kepala Perwakilan Harian Analisa Banda Aceh, H. Harun Keuchik Leumiek, dalam sambutannya mengucapkan terima kasih kepada Keminfo yang telah mempercayai Harian Analisa dalam workshop ini. “Acara ini juga berkat bantuan kerjasama yang baik sesama wartawan PWI Aceh,” kata Keuchik Leumik.
Menurutnya, daerah pembangunan perbatasan merupakan visi misi Presiden RI, Joko Widodo. Karena dalam nawacita Jokowi adalah membangun Indonesia dari pinggiran, hingga ke ujung, selain mensejahterakan rakyat.
“Pembangunan daerah perbatasan bagian membangun nasionalisme untuk memperkuat NKRI. Ini bukan hanya tugas pemerintah serta stakholder semata, tapi juga peran jurnalis dalam menyebarkan informasi, sebab jurnalis yang bisa membangkitkan optimisme,” ujarnya.
Azhari (Bendahara PWI Aceh) yang menjadi narasumber pertama dalam diskusi itu, mengatakan, masih kurangnya jurnalis dalam mengangkat isu tentang pulau terluar, karena terutama sulit dijangkau. Hal itu juga kurangnya akses informasi dari pemerintah yang sangat terbatas. “Seperti keikutsertaan media dalam Musrembang masih sangat minim. Ketika dialog di level Bappeda sangat kurang keterlibatan media,” ujarnya.
Seharusnya katanya, harus ada timbal balik antara awak media dengan Bappeda dalam berkomunikasi. Hal itu untuk memudahkan jurnalis dalam mengangkat isu daerah perbetasan dan terluar.
Ketua AJI Banda Aceh, Adi Warsidi mengatakan, peran media dalam memberitakan daerah perbatasan itu bukan hanya optimalisasi, tapi juga semuanya. Menurutnya, salah satu peran media dalam isu pembangunan, yakni melakukan edukasi kepada warga, karena penting keterlibatan mereka.
Sementara yang menjadi kendala bagi jurnalis dalam mengangkat isu tersebut, katanya, karena isu pembangunan belum menjadi daya tarik media dan jurnalis, sosialisasi terhadap proses perencanaan pembangunnan, kurangnya informasi dari pemerintah, serta mahalnya biaya liputan ke kawasan perbatasan atau pulau terluar.
Sedangkan Khalisuddin, penulis buku “Jejak Jokowi di Gayo” mengatakan, peran media dalam menyebarkan informasi itu sangat penting. Apalagi dalam melawan berita-berita bohong (hoax). Menurutnya, informasi hoax itu sudah lama sekali, seperti masa penjajahan bagaimana radio Rimba Raya menyebarkan informasi hingga ke luar negeri, sehingga sangat berperan besar dalam keberlangsungan pemerintah Republik Indonesia.
“Kita harus belajar dari sejarah, bagaimana dalam melawan berita bohong,” ujarnya.
Wartawan Senior dari Harian Analisa, Iranda Novandi mengatakan, media saat ini lebih melihat isu-isu yang lebih berbau politik dibandingkan dengan memberikan tentang ekonomi masyarakat, serta daerah pedalaman maupun perbatasan. Menurutnya, memang rating media bisa naik dengan memberitakan isu-isu politik. Namun sebaliknya tanpa disadari akan mendatangkan kehancuran. Untuk perlu peran jurnalis bagaimana dalam mengangkat sebuah isu.
Sementara itu, Bupati Bener Meriah, Ahmadi mengatakan, sudah berlangsungnya 6 bulan masa kepemimpinannya, sangat membantu dengan adanya peran media. Karena, sebelum dilantik sebagai Bupati, Ahmadi, kerap menceritakan dengan awak media. Kemudian, sering meminta masukan dan saran terhadap apa yang saya lakukan.
“Ketika apa yang saya lakukan, maka beritakanlah, bagi saya stabilitasi masyarakat lebih penting,” demikian kata Bupati Ahmadi. (hafiz)
