BANDA ACEH | AcehNews.net – Puluhan mahasiswa gabungan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) se-Banda Aceh yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Pembela Rakyat (AMPER) melaksanakan aksi unjuk rasa di Simpang Lima, Kecamatan Kuta Alam, Banda Aceh, beberapa waktu lalu, 28 Maret 2018.
Unjuk rasa ini dilakukan untuk menolak kenaikan harga BBM jenis Pertalite dan kelangkaan premium. Aksi yang dimulai pukul 11.00 WIB ini dilaksanakan dengan membawa sejumlah umbul-umbul berisikan protes. Lalu, massa pun berjalan kaki menuju ke Gedung DPRA.
Salah seorang pengunjuk rasa mengatakan, fenomena kelangkaan BBM jenis Premium serta kenaikan harga Pertalite bukan membantu, namun menyusahkan masyarakat.
“Peran pemerintah bukan menyengsarakan masyarakat, tetapi mensejahterakan rakyat,” teriak mahasiswa yang berorasi secara bergantian.
Mereka meminta pemerintah untuk tidak semena-mena menaikkan harga BBM, khususnya bagi Aceh. Pengunjuk rasa juga mengatakan, tidak semua masyarakat di Aceh tergolong orang mampu.
“Di Aceh masih banyak orang susah, dengan naiknya harga ini maka sama saja pemerintah ingin membunuh rakyat kecil,” serunya.
Koordinator aksi, Alfian Rinaldi mengatakan, kelangkaan Premium dan naiknya harga Pertalite sebesar Rp200 per liter hanya dalih pemerintah menaikkan BBM karena kenaikan harga minyak dunia.
“Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) pada 05 Maret 2018 lalu menyatakan pemerintah tidak akan menaikkan tarif dasar listrik dan BBM hingga 2019, tetapi kenyataannya hari ini pemerintah sudah mengingkari pernyataan itu,” ujarnya.
Menurut Alfian, kenaikan BBM berdampak buruk di berbagai sektor perekonomian, seperti kenaikan harga barang, pemutusan hubungan kerja karena biaya produksi terlalu mahal, serta berdampak biasa kriminalitas karena biaya hidup mahal.
“Cepat atau lambat itu akan dirasakan oleh masyarakat terutama rakyat kecil,” terangnya.
Mirisnya, lanjutnya, pemerintah tidak memberitahukan terlebih dahulu soal kenaikan harga ini pada publik.
“Kebijakan ini dilakukan semena-mena, pemerintah cenderung otoriter tanpa terbuka pada rakyat,” katanya lagi.
Beberapa tahun lalu sejak Presiden RI, Joko Widodo dilantik, pemerintah mencabut subsidi untuk jenis bahan bakar tertentu, berjanji dana tersebut dialihkan untuk pembangunan, tetapi kenyataannya itu tidak dirasakan oleh masyarakat.
“Maka kami menuntut pemerintah turunkan harga Pertalite, mengusahakan kesediaan Premium. Keseriusan pemerintah terhadap pengelolaan minyak dan gas untuk kesejahteraan rakyat kecil bukan untuk golongan elit yang mencari keuntungan, pemerintah harus mensejahterakan rakyat atau kembalikan subsidi BBM untuk rakyat kecil,” demikian kata Alfian dalam orasinya.
Pertamina Membantah
Area Manager Communication and Relations Sumbagut, Rudi Ariffianto membantah ada kekosongan premium di Aceh. “Tidak ada kekosongan Premium. Premium tetap kita pasok sejauh ini dan cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat,” ujarnya kepada AcehNewa.net.
Sedangkan terkait dengan harga Pertalite yang naik, Rudi mengatakan, benar ada penyesuaian harga Pertalite pada 24 Maret 2018 pukul 00.00. Hal itu kata Rudi telah disampaikan Pertamina melalui website resmi perusahaan.
Perubahan harga tersebut, katanya lagi setelah Pertamina melihat adanya tren harga minyak dunia dan kurs rupiah terhadap dolar. Kedua faktor tersebut, ungkap Rudi, faktor pembentuk lebih dari 91% dari harga BBM, termasuk Pertalite, dimana harga minyak merupakan faktor yang tidak dapat dikontrol karena sangat dipengaruhi oleh pasar global karena minyak merupakan komoditas global.
“Pertamina secara korporasi telah melakukan efisiensi, sehingga dapat terlihat sekalipun alami kenaikan, harga Pertalite Pertamina masih sangat bersaing (lebih murah) dibandingkan produk RON 90 sejenis yg dijual oleh badan usaha lain,” demikian pungkasnya. (hafiz)
