BANDA ACEH – Walikota Banda Aceh, Hj Illiza Sa’aduddin Djamal SE membuka Rapat Dewan Pimpinan Forum Komunikasi Pemerintahan Kabupaten dan Kota se-Aceh (FKKA), Rabu (25/2/2015), di Hermes Hotel, Banda Aceh.
Illiza selaku Koordinator FKKA menyebutkan, forum ini dibentuk karena Aceh memiliki keunikan tersendiri, salah satunya adalah soal pengelolaan dana Migas dan Otsus. “Pembentukan forum ini juga untuk menjawab kendala harmoni antara legislatif dan eksekutif di tingkat kabupaten dan kota serta keselarasan dengan pemerintah provinsi.
Dalam Rapat Dewan Pimpinan FKKA perdana sejak terbentuknya kepengurusan baru pada 20 Desember 2014, Illiza juga menyebutkan, sejak 2008, kegiatan FKKA yang paling menonjol adalah pada bidang advokasi.
Kesuksesan FKKA, kata Illiza, dalam merevisi Qanun Nomor 2 Tahun 2008 menjadi Qanun Nomor 2 Tahun 2013 adalah perjalanan panjang yang ditempuh selama beberapa tahun. Pada kesempatan itu, Illiza menyarankan program-program unggulan di suatu kabupaten/kota didata untuk selanjutnya bisa diadopsi oleh daerah lain agar pembangunan kabupaten/kota di Aceh merata.
Illiza juga mengusulkan pembuatan website FKKA sebagai media untuk meng-update informasi bagi setiap anggota. “Di website FKKA juga perlu dimuat profil daerah maupun anggota termasuk sejarah dan data-data awal FKKA agar publik juga bisa mengakses. Ini juga untuk mempermudah jalinan kerja sama dengan pihak lain,”usul Illiza.
Wakil Walikota Langsa, Drs Marzuki Hamid MM menambahkan, FKKA dibentuk bukan untuk menjadi saingan atau lawan pemerintah provinsi. Orientasinya jelas Marzuki, tidak ke arah sana, tapi menjadi pendamping atau mitra provinsi dalam mewujudkan kesejahteraan rakyat dengan implementasi UUPA. Terkait belum semua butir-butir MoU Helsinki yang belum tertampung dalam UUPA, Marzuki mengatakan, hal tersebut perlu dimasukkan dalam program kerja FKKA 2015.
Selain membahas sejumlah program kerja, Rapat Dewan Pimpinan FKKA 2015 juga menghasilkan sejumlah keputusan antara lain mengenai pertemuan berikutnya yang akan digelar secara bergilir di 21 kabupaten/kota yang disepakati forum serta soal pembagian tugas dan tanggung jawab para anggota dengan membentuk tiga komite.
Ketiga komite tersebut adalah Komite Lobi dan Advokasi Kebijakan Daerah yang diketuai oleh Bupati Aceh Barat Daya, Ir Jufri Hasanuddin MM, Komite Penguatan Kapasitas Pemerintahan Kabupaten/Kota dengan ketuanya Bupati Aceh Tengah, Ir Nasaruddin MM, dan Komite Pendanaan dan Hubungan Antar Lembaga yang dipimpin oleh Wakil Bupati Pidie Jaya, Said Mulyadi SE MSi.
Turut hadir pada kesempatan itu di antaranya Wakil Ketua DPRK Aceh Barat, Ramli MS, Wakil Bupati Aceh Selatan, Kamarsyah SSos MM, Wakil Bupati Aceh Jaya, Tgk Maulidi, Wakil Bupati Aceh Tamiang, Drs Iskandar Zulkarnaen MAP, dan Wakil Ketua DPRK Banda Aceh, Heri Julius SSos. (zoel m)
