BANDA ACEH | AcehNews. Net – Hasil temuan Lembaga Kajian Institute for Development of Acehnese Society (IDeAS) dari laman publikasi situs pemerintah SIRUP LKPP (www.sirup.lkpp.go.id) sangat mengejutkan. Pasalnya, ditemukan hampir seluruh SKPA (Satuan Kerja Perangkat Aceh) melakukan pengadaan mobil dinas yang nominalnya mulai ratusan juta hingga miliaran rupiah.
IDeAS mencatat, ada 172 unit mobil dinas yang akan dibeli melalui APBA dan APBA-P 2019 dan tersebar di 33 SKPA. Itu tidak termasuk pengadaan mobil ambulans, armada pemadam kebakaran (damkar), mobil Pustaka Keliling dan lainnya yang tak dimasukkan karena berkebutuhan khusus.
Direktur IDeAS, Munzami Hs mengatakan, setelah sepekan ini masyarakat Aceh dihebohkan dengan viralnya berita terkait kontroversi pengadaan barang untuk KADIN Aceh yang mencapai Rp2,8 miliar dari APBA, hal itu membuat pihaknya mencoba mengakses seluruh pengadaan barang dan jasa yang dilakukan seluruh SKPA dalam APBA ataupun APBA Perubahan tahun 2019.
“Hasil amatan IDeAS, hampir seluruh dinas melakukan pengadaan mobil, mulai dari mobil kepala dinas, kabid dan sebagainya, mayoritas pengadaan itu bersumber dari APBA-P 2019,” ujarnya melalui rilis yang disampaikan, Senin (18/11/2019).
Menurutnya, pihak dinas terkesan berlomba-lomba menghabiskan realisasi APBA-P melalui pengadaan mobil dinas. IDeAS juga mempertanyakan apa urgensi bagi seluruh SKPA, sehingga hampir semuanya beli mobil dinas.
“Hal tersebut sangat melukai hati masyarakat Aceh serta menunjukkan bahwa prioritas anggaran pembangunan dalam APBA sama sekali belum berorientasi pada sektor pemberdayaan ekonomi masyarakat dan pengentasan kemiskinan,” katanya.
Saat ini, lanjut Munzami, Aceh masih merupakan provinsi termiskin di Sumatera. Angka pengangguran pun masih nomor dua tertinggi se-Sumatera serta pertumbuhan ekonomi Aceh sangat rendah.
“Tapi realisasi anggaran rakyat justru tidak berorientasi pada pengentasan dua hal utama tersebut,” cetusnya.
Selajutnya ia juga mengatakan, “Perlu dicatat, kalau kita bedah pengadaan barang dan jasa di seluruh SKPA, bukan hanya mobil dinas saja, pengadaan kendaraan roda dua, komputer, laptop, kamera dan lainnya, sangat mendominasi realisasi APBA-P 2019. Artinya, anggaran rakyat hanya dijadikan sebagai penunjang kebutuhan hidup birokrasi di Aceh”.
Sangat minim sekali pos anggaran untuk pemberdayaan masyarakat. IDeAS selalu mengingatkan dan menyoroti Pemerintah Aceh bahwa kondisi kemiskinan di seluruh kab/kota harus menjadi PR utama.
“Kami mengimbau seluruh elemen masyarakat di Aceh untuk mengawasi bersama realisasinya APBA 2019,” katanya lagi.
Menurutnya, kinerja SKPA harus dikawal terutama mengawal kebijakan tata kelola anggaran agar tepat sasaran dan meminimalisir terjadinya penyimpangan atau praktik korupsi yang hingga saat ini masih marak terjadi di Aceh.
“Jangan yang diurus setiap tahun hanya pembangunan fisik serta pengadaan berbagai kebutuhan hidup dinas. Di Aceh, belanja untuk aparatur masih sangat tinggi, setiap tahun APBA hanya sebagai instrumen untuk mensejahterakan pegawai dan untuk belanja non-pembangunan lainnya. Akhir kata, APBA saat ini hanya sebagai Anggaran Peumakmu Birokrat Aceh,” demikian tutupnya.
