BANDA ACEH – Gerakan anti Korupsi (GeRAK) Aceh menuding pemerintah Aceh kembali mengalokasi anggaran untuk KORPRI sebesar Rp 5,6 miliar pada RAPBA 2015. Alokasi anggaran untuk Korpri dinilai hanya mewarisi pola penganggaran masa lalu. Lembaga ini menurut Gerak Aceh tidak efektif lagi dan hanya menyebabkan pemborosan anggaran.
Kepala Devisi Advokasi kebijakan publik GeRAK Aceh, Fernan Senin (5/1), di Banda Aceh mengatakan,
lembaga ini hanya diperuntukan oleh orang-orang yang dianggap “tidak terpakai” dalam pemerintah lagi atau pensiunan. Lembaga paguyuban ini tidak memiliki landasan yang kuat jadi untuk apa dipertahankan.
Selain itu, ia merincikan ada empat item belanja program yang sarat dengan potensi korupsi berupa belanja hibah/bansos, belanja tak terduga, dan bantuan alokasik khusus mencapai Rp4,4 triliun.
Padahal menurutnya KPK sudah mewarning peruntukan alokasi tersebut harus bisa dicegah dari penyalahgunaan sebagaimana surat edaran kepada seluruh gubernur melalui surat Nomor B-14/01-15/01/2014. “Terlebih lagi perlu dipertanyakan perencanaan mekasnisme penyaluran dan pengawasan di lapangan,” kata Fernan.
Selanjutnya ia juga mempertanyakan alokasi anggaran untuk Kantor Penghubung Pemerintah Aceh di Jakarta sebesar Rp10 miliar, pihaknya menilai anggaran tersebut sebagai bentuk pemborosan anggaran yang hanya digunakan oknum pejabat dan kelompoknya saja.
Kemudian pihaknya juga mengkritisi pengalokasian anggaran untuk pengadaan tanah/ kawasan sebesar Rp222 miliar yang berada pada Dinas Pendapatan dan Kekayaan Aceh (DPKA).
“Kemudian Dinas Sosial mengalokasikan anggaran sebesar Rp53 miliar untuk Program Pemberdayaan Korban Bencana Sosial daerah konflik. Anehnya anggaran sebesar itu dialokasikan untuk enam juta korban konflik. Hal ini juga menjelaskan perencanaan yang keliru sehingga penyelesaiaan reintregrasi belum selesai-selesai hingga saat ini,” ujarnya merincikan.
Selain itu pengalokasian anggaran di Badan Investasi dan Promosi Aceh (Bainprom) sebesar Rp 5,19 miliar untuk program Peningkatan Promosi kerjasama investasi dan pengembangan unggulan daerah dinilai tidak memiliki dampak apapun terhadap kemajuan investasi daerah.
“Setiap program yang diusulkan seharunya memiliki indikator yang jelas tidak hanya menghabiskan anggaran untuk kegiatan seremonial saja tanpa ada korelasinya,” jelasnya.
Selanjutnya pengalokasian anggaran untuk pemeliharaan peralatan dan perlengkapan rutin di Biro Umum yang totalnya sebesar Rp8,5 miliar juga dinilai sarat dengan pemborosan anggaran.
“Perlu dipertanyakan juga terkait kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Dana Berbantuan yang dialokasikan sebesar Rp5,1 miliar pada Biro Administrasi dan Pembangunan. Termasuk juga kegiatan Koordinasi dan Pembinaan Kesejahteraan Sosial yang dialokasikan sebesar Rp 700 Juta pada Biro Keistimewaan dan Kesejahteraan Sosial,” paparnya.
Pemborosan lainnya terdapat di alokasi Belanja Gaji Pegawai dan Tambahan Penghasilan PNS yang terdapat di tiga SKPA. Alokasi di Sekretariatan Dewan sebesar Rp5,9 miliar. Alokasi di Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebesar Rp2,5 miliar. Dan di Sekretariat Daerah Provinsi yang mencapai Rp88 miliar. (agus)
