SINABANG | AcehNews.net – Mantan Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten  Simeulue, pria berinisial NHA dan Bendahara, pria berinisial MSY, dilapolisikan atas dugaan penggelapan dana Pendaftaran Tanah Sitematis Lengkap (PTSL) tahun 2017.

Laporan tersebut resmi diserahkan oleh Kasi Hubungan Hukum Pertanahan BPN Simeulue, Syamsudin, ke pihak kepolisian setempat pada Rabu (11/4/2018).

” Persoalan ini sudah saya serahkan sepenuhnya ke pihak kepolisian, dan sudah saya kasih laporannya ke Polisi,” jelas Syamsudin, kepada AcehNews.net, pada Sabtu siang  (14/4/2018).

Symsudin melaporkan mantan Kepala BPN dan Bendahara itu ke polisi karena tidak dapat mempertanggungjawabkan aliran dana PTSL pada tahun 2017 itu yang jumlahnya mencapai Rp300 juta.

“Dana yang dikucurkan dari BPN pusat itu mencapai Rp1 milliar lebih, namun yang tidak bisa dipertanggung jawabkan mantan Kepala BPN itu ada sekitar Rp300 juta,” ungkapnya.

Besar harapan Syamsuddin, setelah kasus ini dilaporkan ke pihak berwajib, uang yang diduga digelapkan oleh Kepala BPN dan Bendahara itu dapat kembali agar bisa membayarkan hak – hak orang lain yang belum terbayarkan.

” Saya berharap uang itu bisa kembali, karena masih banyak hak orang belum dibayarkan seperti upah panitia dan Kepala Desa yang telah mengukur tanah sebanyak Rp10 ribu per bidang tanah,” harapnya.

Terkait dengan kasus laporan adanya dugaan dana PTSL yang digelapkan sekiea Rp300 juta, pihak kepolisian setempat yang dikonfirmasi melalui sambungan selular, Kasatreskrim Polres Simeulue, Iptu M.Khalil, membenarkan bahwa laporan kasus dugaan penggelapan dana PTSK itu sudah diterima pihaknya.

“Ya, benar sudah dilaporkan. Saat ini dalam tahap penyelidikan dan ini sedang kita kroscek kebenarannya,” ujar Kasatreskrim, M.Khalil, saat dihubungi melalui sambungan selular.

Ditanya bagaimana langkah selanjutnya terkait persoalan ini, Kasat enggan menjelaskan secara detail, karena saat ini masih dalam tahap penyelidikan dan pengumpulan bukti – bukti. (jen)