BANDA ACEH – Koalisi Mahasiswa Peduli Abdya (KMP-Abya) menilai Bupati Aceh Barat Daya (Abdya), Jufri Hasanuddin, lamban dalam mengambil kebijakan tentang mendefenitifkan 20 desa persiapan kabupaten tersebut. Karena setelah dimekarkan hingga saat ini belum jelas statusnya.

Hal itu diungkapkan puluhan mahasiswa Abdya dalam aksi unjuk rasa, di Bundaran Simpang Lima, Banda Aceh, Jumat (14/11), dalam aksi itu mahasiswa membawa spanduk serta poster berisikan tuntan mereka.

Menurut Koordinator Aksi, Rahmad Wahyudin, Pemerintah Kabupaten Abdya sangat lamban mendefenitifkan 20 desa persiapan kabupaten tersebut. “Selama ini bupati selalu keluar daerah, itu yang kami tahu,” kata Rahmat, dalam orasinya di Banda Aceh, Jumat (14/11).

Aksi yang mahasiswa gelar ini, merupakan lanjutan aksi masyarakat Abdya di depan kantor Bupati Abdya pada Kamis (13/11) lalu. Masyarakat menuntut Bupati dengan DPRK segera mendesak rancangan qanun yang mendefenitifkan 20 desa persiapan.  Gubernur Aceh, juga didesak segera merekomendasikan pendefenifan 20 desa itu.

“Kami mendukung penuh tentang pemekaran desa tersebut, karena ini bukanlah suatu barang yang haram menurut kami, dan undang-undang tidak melarang,”paparnya.

Dia merincikannya, di Abya memiliki 132 desa, tapi setelah dimekarkan bertambah menjadi 152 desa dari sembilan kecamatan yang ada di sana. Maka, dalam hal ini, Bupati Abdya jangan lamban dengan kebijakannya.

“Paling lambat 2015 harus tuntas mendefenifkan 20 desa persiapan tersebut.Pemerintah Aceh, juga harus terlibat atau mengawal proses pembentukan 20 desa persiapan menjadi defenitif yang ada di kabupaten itu,” demikian Rahmad menegaskan dalam orasi yang digelar Jumat (14/11) di bundaran Simpang Lima, Banda Aceh. (agus)