AcehNews.net | BANDA ACEH – Belasan mahasiswa yang tergabung dalam Gerakan Mahasiswa Pembebasan, di Banda Aceh, Jumat kemarin (13/01/2017), melakukan aksi protes atas kebijakan yang dilakukan pemerintahan Jokowi-JK. Dengan menaikan Bahan Bakar Minyak (BBM), Tarif Dasar Listrik (TDL), dan sembako. Massa pun dalam aksi tersebut menunding Jokowi-JK telah berkianat dengan rakyat.
Massa yang berkumpul dari Masjid Al-Makmur, Lampriet, Banda Aceh, sekira pukul 14.30 WIB, melakukan longmarch (berjalan kaki) menuju gedung Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA). Amatan AcehNews.net sepanjang jalan menuju gedung wakil rakyat Aceh itu, mahasiswa meneriakan takbir dan yel-yel yang dipandu orator aksi simpatik tersebut.
Ketua Umum Pengurus Daerah Aceh Gerakan Mahasiswa Pembebasan, Syakirin mengatakan,
memasuki awal 2017, rakyat kembali disambut dengan kenaikan harga kebutuhan pokok yaknis harga beras, gula, bahkan cabai yang meroket mencapai Rp100 ribu hingga Rp200 ribu/Kg.
Menurut dia, di tengah kondisi rakyat yang terhimpit, pemerintah memberikan kado pahit awal tahun yakni kenaikan tarif pembuatan STNK dan BPKP dengan biaya tiga kali lipat. Tidak cukup puas, pemerintah juga menaikkan harga Tarif Dasar Listrik (TDL) secara berkala per 3 bulan di tahun ini, begitu juga Bahan Bakar Minyak (BBM) nonsubsidi di awal tahun dan berencana menaikkan harga BBM bersubsidi pada pertengahan tahun nanti.
Untuk itu, kami Gerakan Mahasiswa Pembebasan, di awal 2017 ini, kembali mengingatkan Jokowi – JK sembari menyatakan sikap kami atas keterpurukan yang terjadi di negeri ini, bahwa kenaikan harga kebutuhan pokok, kenaikan tarif pembuatan STNK/BPKP, pencabutan subsidi TDL, dan BBM serta deficit anggaran negara yang membuat kondisi rakyat melarat dan negara sekarat adalah dikarenakan selama 2 tahun kepemimpinan Jokowi – JK,” kata Syakirin.
Lanjut dia, kebijakan yang diterapkan pemerintahan Jokowi-JK adalah kebijakan yang pro terhadap capital asing dan aseng, hal ini menunjuk kan rezim penguasa saat ini tak berbeda jauh dengan rezim sebelumnya, yakni rezim neolib yang berlindung dibalik citra “wong cilik”
Kemudian kata dia lagi, paket kebijakan liberal tersebut tertuang dalam kebijakan impor pangan dan tenaga kerja asing, perjanjian penambahan hutang luar negeri, serta penjualan dan perpanjangan perjanjian penguasaan aset-aset strategis kepada korporasi asing. Walhasil, Indonesia semakin terjerat jebakan hutang yang tak berkesudahan sembari harus merelakan SDA dan SDE Indonesia terus-menerus dikuasai korporasi asing, rakyat pun terasing di negeri sendiri.
“Paket kebijakan liberal yang diterapkan oleh rezim neolib Jokowi – JK membuktikan bahwa selain rezim neolib ini telah nyata mengkhianati rakyat, negeri ini juga telah dikangkangi oleh ideology kapitalisme – liberal melalui mekanisme politik busuk demokrasi yang belindung dibalik simbol – simbol ‘keramat’ ideology dan undang – undang kenegaraan,” ujar Syakirin dalam pernyataannya ini.
Pada aksi dengan berbagai tulisan poster yang mengecam kebijakan pemerintah dibawah kepemimpinan Jokowi-JK, maka Gerakan Mahasiswa Pembebasan, kata Syakirin, menyeru kepada seluruh elemen masyakarat dan mahasiswa untuk mengganti ideology kapitalisme dan sistem demokrasi dengan syariah dan sistem khilafah. (saniah ls)
