BANDA ACEH | AcehNews.net- Walikota Banda Aceh, Aminullah Usman beberapa waktu lalu, pada 31 Oktober 2017, di Gampong Doy, Kecamatan Ulee Kareng mencanangkan Kampung Keluarga Berencana (KB) Melati. Dengan demikian sembilan kecamatan di Kota Banda Aceh telah selesai pencanangan Kampung KB. Sembilan kecamatan di Kota Banda Aceh yaitu Kecamatan Kuta Alam, Kutaraja, Meuraxa, Jaya Baru, Syiah Kuala, Baiturrahman, Lueng Bata, Banda Raya, dan Ulee Kareng.
Turut hadir dari BkkbN Pusat, Deputi Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga (KS-PK), Dr. dr. M. Yani, M.Kes, PKK, Deputi Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi (KB dan KR), Dr. Ir. Dwi Listywardani M.Sc, Kepala Perwakilan BkkbN Aceh, Drs. Sahidal Kastri M.Pd, anggota DPRK, Kadis P3AP2KB Kota Banda Aceh, dr Media Yukizar MPH, Forkapimda, kepala SKPK, camat, keuchik, tokoh agama, dan tokoh masyarakat.
Dalam pidatonya, Aminullah mengatakan, pertumbuhan penduduk yang tidak terkendali akan berdampak negatif terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat secara langsung. Sebab, katanya lagi, kehidupan dan kesejahteraan keluarga akan terhambat, terutama bagi keluarga prasejahtera.
Kata Aminullah, salah satu upaya untuk mengatasi masalah tersebut adalah melalui program Kependudukan, Keluarga Berencana, dan Pembangunan Kekuarga (KKBPK) yang terintegrasi dengan Posyandu dan PAUD. Banda Aceh sendiri kata Aminullah sudah memiliki posyandu dan PAUD yang jumlahnya melebihi jumlah gampong yang ada di kota ini (90).
“Kampung KB sebagai program nasional merupakan salah satu upaya pemerintah yang menitik beratkan kepada berbagai program pembangunan. Saya berharap dengan seluruh program pembangunan berbasis keluarga akan dapat terus ditingkatkan, termasuk program kesehatan dan pendidikan,” harap Aminullah.
Sementara itu Deputi KB dan KR, Ir. Dwi Listywardani mengapriasi Banda Aceh yang sudah menyelesaikan 100% Kampung KB tingkat kecamatan. Sedangkan nasional sendiri, sebutnya lagi, baru mencapai 30%.
“Pembentukan Kampung KB merupakan tindaklanjut arahan dari Presiden yang dilanjuti oleh Mendagri melalui surat edaran kepada Gubernur, Bupati, dan Walikota seluruh Indonesia untuk membentuk dan mencanangkan Kampung KB. Agar manfaat program KKBPK terintergrasi dengan program pembangunan lainnya, sehingga lebih dirasakan secara langsung oleh masyarakat,” demikian jelas Deputi KB dan KR, Ir. Dwi Listywardani di Banda Aceh. (saniah ls)
