MERAUKE | AcehNews.net – Sebanyak seribuan lebih petani dan Serikat Aliansi Petani Padi Merauke (APPM) dari empat distrik (kecamatan) di Kabupaten Merauke, Provinsi Papua, mendatangi Kantor Bulog, gedung DPRD , dan Kantor Bupati setempat, Senin (28/9/2020).

Massa mendesak pemerintah segera merealisasikan pembelian atau menyerap hasil panen padi (beras) petani musim rendeng hingga musim gadu pada 2020 yang belum terserap oleh Bulog secara maksimal hingga saat ini.

Sejarah mencatat untuk pertama kalinya petani di Merauke melakukan aksi demo damai di Kantor Bulog Sub Divre Merauke dan Gedung DPRD, dan kantor Bupati Merauke, Senin (28/9/2020).

Massa beriring-iringan membawa keranda bertuliskan “petani berduka” dan membagikan beras disepanjang perjalanan aksi demo kepada setiap pelintas jalan, bahkan kepada pejabat.

Massa juga membawa spanduk bertuliskan antaranya, “wong tani sekarat, wong tani nangis darah”, “modal nyawa utang, panen malah ra iso nyarutang”, “disaat panen tak menjanjikan petani jadi korban”, “petani Merauke menjerit, beras tidak terserap”, “tolak impor beras”, dan “kami butuh solusi bukan janji”.

Ketua APPM, Bino kepada wartawan mengatakan, petani dihadapkan dengan permasalahan bank. Cita-cita pemerintah menjadikan Merauke sebagai lumbung pangan nasional justru kini petani menjerit susah menjual beras namun terhimpit waktu pembayaran utang di bank.

“Kami menangis, kami berduka, beras yang kita hasilkan tidak dihargai. Hari ini petani sudah terpaksa (demo). Jika tidak ada kepastian penyerapan beras tentu petani akan lebih menderita,” tuturnya sambil menangis terisak-isak disela-sela aksi demo.

Bino mengungkapkan, sejak Juni 2020 hasil panen padi musim rendengan baru terserap 11 ribu ton. Ditambah lagi panen padi gadu 2020 sekarang seharusnya bisa Bahagia menikmati hasil namun harus menelan pil pahit.

Dia khawatir kondisi tersebut menciutkan semangat anak muda untuk Bertani karena mampu menghasilkan beras yang melimpah namun tidak diserap. “Jangan sampai petani muda kita tidak mau Bertani lagi. Indonesia mau makan apa,” ucap Bino.

Koordinator lapangan aksi demo damai petani Merauke, Sugeng dalam orasinya mengatakan, petani mendesak PT. Perum Bulog Merauke untuk segera menyerap hasil panen petani yang telah ditargetkan Bulog Merauke untuk musim rendeng tahun 2020 sebesar 24.150 ton dan baru terserap 40% dari target yang ditentukan. Sekaligus mendesak pemerintah untuk penambahan buyer selain bulog agar tercipta daya saing yang sehat.

“Pemerintah harus menjamin peningkatan kesejahteraan petani antara lain: menjadikan visi-misi dan program kerja untuk meningkatkan kesejahteraan petani mulai dari jaminan ketersediaan lahan tanam, jalan usaha tani, ketersediaan pupuk, bibit unggul, akses pemasaran hasil panen petani, jaminan asuransi untuk petani, jaminan hak-hak petani terhadap pembelian harga terendah/ menetapkan harga minimum, kemudahan kredit usaha dan penyediaan bahan bakar minyak untuk kebutuhan produksi alat mesin pertanian (alsintan) petani,” tegasnya.

Adapun tuntutan lainnya yakni pemerintah harus memiliki program aksi dalam jangka pendek, menengah, panjang yang jelas dalam hal: pengadaan bibit, pengadaan pupuk, jalan usaha tani, sistem pengairan, pembelian dan penjualan hasil panen petani, peremajaan / modernisasi rice mill unit (rmu) dan mesin pengering, jaminan permodalan petani, membeli hasil petani di merauke dan menjualnya atau membuka pasar bahan pangan keluar kabupaten Merauke.

Selanjutnya, pemerintah diharapkan meningkatkan kemampuan daya saing baik Sumber Daya Manusia (SDM) petani maupun jumlah dan kualitas hasil-hasil produksi para petani. Peremajaan/penyesuaian Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) kawasan sentra pertanian yang moderen efektif efesien dan bermanfaat bagi upaya meningkatkan kesejahteraan petani secara berkelanjutan. Mendorong, meningkatkan serta membina jumlah maupun kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) petani, khususnya menciptakan petani-petani muda yang semakin profesional di Kabupaten Merauke.

“Lebih mengutamakan dan terus-menerus berusaha meningkatkan penyerapan dan atau pembelian hasil panen petani dan mengurangi pembelian hasil tani dari luar Merauke. Pemerintah agar kiranya mendorong dan mempermudah peran pihak swasta dalam membeli hasil petani dari Merauke dan menjualnya keluar Kabupaten Merauke,” kata Sugeng.

Ia juga menambahkan, pemerintah harus menjamin ketersediaan sarana prasarana dan pelayanan transportasi yang lebih mudah, lebih murah dan lebih cepat untuk pemasaran hasil produksi bidang pertanian di dalam kawasan sentra produksi pertanian maupun keluar Kabupaten Merauke.

Pantauan AcehNews.net penyampaian aspirasi di Kantor DPRD Kabupaten Merauke disambut oleh Sekretaris DPRD Merauke, A. Joko Guritno. Akibatnya massa kecewa karena tidak ada seorang pun anggota dewan yang menyambut dengan alasan tidak berada ditempat.

“Pimpinan dan anggota DPRD tidak berada ditempat. Mereka telah memperjuangkan aspirasi Bapak/Ibu dari beberapa minggu lalu, sudah sampai kabulog Jakarta untuk memperjuangkan beras ini dan sudah sampai ke kementerian. Hari ini mereka audiens ke dinas pertanian provinsi Papua di Jayapura untuk membicarakan permasalahan petani. Bapak/Ibu harap bersabar,” kata Sekwan.

Kemudian, massa menyahuti, “bank nya tidak sabar pak, sudah nagih!”.

Tak mendapatkan angin segar, petani bergerak menuju kantor bupati Merauke dan disambut oleh Wakil Bupati Merauke, Sularso. Usai menyampaikan tuntutan, petani meminta kepastian jawaban Pemda terhadap pembelian beras petani yang sudah tersedia 10 ribu ton.

“Kalau jumlahnya 10 ton saya bisa beli sendiri. Tapi ini sudah 10 ribu ton, saya tidak bisa ambil keputusan hari ini, saya harus bicara dengan Menteri keuangan di sini BPKAD dan berkoordinasi dengan Bulog dan BUMD. Beri waktu kepada kami tiga hari untuk menjawab,” demikian pinta Wakil Bupati, Sularso kepada massa. (Hidayatillah)